Wajah Global Politik Keagamaan

0
242
Pradana Boy ZTF, Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Koordinator Nasional Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM)

Pradana Boy ZTF
Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Koordinator Nasional Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM)

KLIKMU.CO – Pada 16-19 Juni 2019, saya berada di Florence, Italia, untuk mengikuti pertemuan ke-2 Konsorsium Penelitian sejumlah universitas Eropa dan Asia yang dikoordinir oleh Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Italia. Penelitian ini bermaksud memetakan dan menganalisis fenomena global yang terjadi di hampir seluruh belahan dunia berkaitan dengan posisi agama dalam politik, sekularisme dan radikalisme berbasis agama. Sebanyak 23 negara terpilih telah dan akan terus dikaji dalam penelitian ini. Saya bertanggung jawab untuk penelitian tentang Indonesia. Pada pertemuan ini, kami mempresentasikan data-data awal dan merumuskan arah penelitian yang akan berlangsung selama tiga tahun mendatang.

Hal menarik segera terungkap. Para peneliti menampilkan sejumlah data yang mengarah kepada satu kesimpulan: masyarakat dunia sedang menghadapi situasi di mana keterlibatan agama dalam politik semakin kuat. Dari Spanyol, Maroko hingga Turki, dari Tunisia sampai Indonesia, situasi ini bisa ditemukan. Sesungguhnya ini merupakan fenomena lumrah sepanjang sejarah kemanusiaan. Namun, ketika dalam era ini hal yang sama juga terjadi, maka ini menjadi pertanyaan menarik. Pada poin inilah sebenarnya penelitian kolaboratif ini hendak mencari jawaban.

Sesungguhnya, keterlibatan agama dalam politik di zaman ini telah menjadi perhatian banyak ilmuwan. Charles Kimball menulis When Religion Becomes Lethal: The Explosive Mix of Politics and Religion. Ia melihat keterlibatan agama dan politik bukan barang baru dalam sejarah. Tetapi, hubungan agama dan politik di zaman ini tidak hanya menunjukkan kecenderungan meningkat, tetapi juga bersifat lethal (mematikan).

Pengamatan yang kurang lebih sama disampaikan oleh Scott M Thomas. Dalam The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations, Thomas melihat adanya tiga peristiwa politik besar di dunia ini yang menjadi sinyal tranformasi peran politik dalam peta global belakangan ini. Ketiga peristiwa itu adalah Revolusi Iran 1978, runtuhnya rezim komunisme di Eropa Timur, dan serangan ke World Trade Centre pada 11 September 2001.

Namun, sejumlah pertanyaan turunan perlu diajukan untuk memahami dan melihat arah gejala ini di masa depan. Pada satu sisi, penetrasi agama ke dalam politik bisa dilihat sebagai gejala baik. Namun pada sisi yang lain, tak sedikit juga yang memandang gejala ini dengan hati-hati atas kemungkinan adanya instrumentalisasi agama untuk tujuan politik. Di sinilah sebenarnya pengamatan jeli perlu dilakukan: apakah gejala kebangkitan agama dalam dunia politik global ini hanyalah persoalan kebutuhan pengakuan akan identitas? Ataukah merupakan dorongan global ke arah spiritualisasi politik sebagai akibat dari modernitas yang mencerabut manusia dari dimensi spiritual kehidupan?

Pada mulanya, gejala kebangkitan agama dalam politik global ini memang berkaitan erat dengan upaya memberikan alternatif atas efek negatif pada kehidupan manusia beragama. Namun dalam perjalanannya, tujuan spiritualisasi ini rupanya kalah dari tujuan pragmatis untuk menampilkan agama sebagai semata-mata identitas. Dengan begitu kebangkitan politik keagamaan global ini tidak berpotensi menyatukan, tetaoi justru berpotensi fragmentasi yang sangat kuat.

Francis Fukuyama (2018) melihat gejala itu dengan tepat dalam Identity: The Demand for Dignity and Politics of Resentment. Fukuyama melihat ada dua gejala yang saling memberi pengaruh. Dengan kemenangan demokrasi liberal di berbagai negara, seharusnya melahirkan kemuliaan universal dan jaminan terhadap penghormatan hak-hak individu. Namun, justru dengan demokrasi ini pulalah, ancaman terhadap kebebasan dan penghormatan hak-hak itu muncul. Salah satunya adalah karena menguatnya politik identitas.

Dalam situasi politik global yang semacam ini, tidak sedikit kelompok-kelompok agama yang menyerukan bahaya demokrasi dan lalu secara diametral menolak demokrasi. Sayangnya, seringkali tidak disadari bahwa kelompok-kelompok ini mengambil manfaat dari demokrasi untuk mengembangkan eksistensi dan gagasannya. Tetapi, karena penguatan politik identitas ini, maka kelompok-kelompok tertentu tidak mampu membedakan antara nilai dan identitas.

Jika kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan politik atas dasar kesamaan identitas, bukan atas dasar visi dan keberpihakan pada nilai-nilai universal maka sesungguhnya inilah bahaya paling mendasar politik keagamaan global hari ini. Namun, jika politik keagamaan berhasil menunjukkan nilai universal dan menampilkan spiritualisasi politik sebagai alternatif atas demokrasi liberal yang dianggap tidak sesuai dengan sejumlah konteks masyarakat, maka politik keagamaan global akan menampakkan wajah yang sangat anggun.

Pertunjukan politik di Indonesia belakangan ini menunjukkan kecenderungan yang sama. Memang, sejumlah penelitian meragukan politik identitas akan kembali menguat di Indonesia. Survei CSIS, misalnya, melihat politik identitas tidak memiliki peran cukup besar dalam politik Indonesia akhir-akhir ini. Dalam konteks tertentu, pengamatan ini benar adanya.

Namun, masuknya retorika-retorika keagamaan dalam melegitimasi langkah dan tindakan politik suatu kelompok, atau mendelegitimasi tindakan politik kelompok lain, merupakan indikator penting untuk melihat kembalinya politik identitas dalam politik Indonesia. Di masa-masa mendatang, gejala itu sepertinya akan semakin menguat, mengingat penghadiran agama sebagai instrumen untuk meraih tujuan politik makin hari menujukkan gejala yang semakin nyata. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here