Warga Muhammadiyah Menyikapi Imsak dan Shubuh Mundur 8 Menit

0
432
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Dr KH Syamsuddin MAg menjelaskan materi tentang waktu shalat Shubuh yang mundur 8 menit. (Mul/Klikmu.co)

KLIKMU.CO – Jadwal imsak dan subuh versi Muhammadiyah ada selisih delapan menit lebih lama dari ketetapan pemerintah. Topik itu dibahas dalam materi ke-1: Al-Islam (Kajian HPTM) bertema Mengapa Waktu Shalat Shubuh Mundur 8 Menit? dengan narasumber Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Dr KH Syamsuddin MAg.

Pembahasan itu diselenggarakan dalam Baitul Arqam Global Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya (Mudipat) secara daring dan luring di Auditorium Prof Din Syamsuddin TMB, Kamis (15/4/2021). Baitul Arqam angkatan VII/1442 H ini mengusung tema “Peran Strategis GTK Muhammadiyah Membangun Persyarikatan, Umat, dan Bangsa”.

Kyai Syamsuddin mengatakan, keputusan waktu subuh mundur 8 itu merupakan hasil dari Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah pada 28 November-20 Desember 2020. Munas memutuskan kriteria masuknya waktu subuh berdasarkan ketinggian matahari dari yang tadinya minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat.

Adapun ketinggian matahari minus 20 derajat digunakan pemerintah untuk menentukan waktu subuh. Maka, Muhammadiyah memandang awal waktu subuh di Indonesia terlalu pagi atau 24 menit sebelum fajar sadiq.

“Keputusan Muhammadiyah ini untuk warga persyarikatan. Kemudian, putusan-putusan kita tidak dalam kapasitas menghakimi pendapat orang lain,” jelasnya.

Dia menjelaskan, kalau ada orang lain bertanya kenapa Muhammadiyah memiliki putusan seperti itu, kesempatan baik bagi Muhammadiyah menjelaskan argumentasi-argumentasi kepada mereka yang ingin tahu mengenai keputusan Muhammadiyah.

“Walaupun waktu sabuh kita itu lebih panjang 8 menit, jangan kemudian demonstratif. Di tempat lain sudah azan Subuh, tapi saudara masih pegang roti, ya jangan seperti itu,” sarannya.

Kiai Syamsuddin mengatakan, keputusan itu adalah pemikiran keagamaan yang dihasilkan oleh forum Munas Tarjih yang merupakan forum tertinggi Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Meski demikian, hasil-hasil tadi belum bisa diterapkan sebelum memperoleh keputusan dari PP Muhammadiyah.

“Daya ikat keputusan ini selama ini tidak pernah ada orang yang kemudian disanksi oleh persyarikatan gara-gara menyalahi putusan tarjih. Tapi, sebenarnya bisa dilakukan sanksi bagi orang-orang Muhammadiyah, baik yang bekerja di Muhammadiyah maupun tidak, kalau kemudian secara demonstratif misalnya melawan atau menyalahi putusan-putusan Muhammadiyah. (Mul/AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here