Warga Sudah Curi Start Mudik, Larangan Pemerintah pun Tak Efektif

0
2996
Ilustrasi mudik gratis. (Kompas.com)

KLIKMU.CO – Larangan mudik atau pulang kampung oleh pemerintah, tampaknya, kurang efektif. Pasalnya, sejumlah warga memilih mencuri start atau pulang kampung lebih awal sebelum tanggal pelarangan 6 sampai 17 Mei 2021. Khususnya di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Yogyakarta, dan Surabaya yang dalam beberapa hari terakhir mulai memadati transportasi umum.

“Larangan mudik ini hanya akan efektif bagi pegawai BUMN, ASN, TNI, dan Polri,” kata pengamat Alvin Lie, Senin (19/4/2021).

Sementara itu, pekerja swasta dan masyarakat umum bakal tetap nekat tetap mudik. Apalagi, bagi mereka, kondisi saat ini dianggap lebih baik dibandingkan tahun lalu. Apalagi, sejumlah warga tidak bisa mudik tahun lalu. Meskipun tidak sedikit juga yang nekat mudik Lebaran.

“Kalaupun pemerintah melarang, masyarakat umum saya yakin akan banyak yang nekat. Apalagi, kondisinya seperti sekarang. Kita lihat setahun yang lalu masyarakat secara kepatuhannya masih tinggi, masih takut pada Covid, itu juga banyak yang nekat,” jelasnya.

Hal senada disampaikan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. “Saya 99 persen yakin mudik bakal tetap padat. Tapi, pemerintah sejauh ini belum banyak berkoordinasi dengan daerah untuk bersiap,” kata Agus dikutip dari Jawa Pos Senin (19/4/2021).

Dia menilai yang harus dilakukan pemerintah saat ini berkoordinasi dengan pemda untuk menyiapkan penanganan dalam menerima para pemudik. Meliputi banyak hal. Mulai lokasi karantina dan prosedurnya, persiapan kapasitas bed rumah sakit, serta penguatan 3T (testing, tracing, treatment). “3T merupakan satu-satunya senjata yang paling ampuh dalam mengendalikan peningkatan kasus,” tegasnya.

Agus menyatakan bahwa pemerintah juga perlu mempertimbangkan kerumunan yang akan terjadi dalam perayaan-perayaan Idul Fitri di kampung halaman. Juga arus balik yang berpotensi membawa penularan Covid-19 dari daerah ke kota-kota besar seperti Jakarta. “Kalau mau dilarang, susah juga. Banyak yang berpikir pesta di kampung dilarang, tapi presidennya menghadiri pesta perkawinan,” tegasnya.

Sebab, menurut Agus, pemerintah juga sering mengeluarkan kebijakan yang berubah-ubah. Misalnya, kebijakan membuka tempat-tempat wisata dengan dalih bisa menerapkan protokol kesehatan lebih efektif. “Di lapangan bakal banyak debat dengan warga, aparat pusing,” tandasnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here