Jakarta, KLIKMU.CO – Wacana pengontrolan masjid yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menuai polemik. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai upaya tersebut justru berpotensi menimbulkan masalah baru, bukan malah menyelesaikan isu radikalisme yang sedang dihadapi.
“Wacana yang disampaikan kepala BNPT agar masjid dikontrol oleh pemerintah bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menimbulkan masalah baru,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Rabu (6/9).
Menurut Abdul Mu’ti, pengawasan pemerintah terhadap masjid berpotensi menghasilkan formalisasi dan rezimentasi paham agama yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Pendekatan ini tidak akan mengatasi akar permasalahan radikalisme yang sangat kompleks,” tegasnya lagi.
Abdul Mu’ti menjelaskan, mengaitkan radikalisme hanya dengan sudut pandang teologi sudah tidak relevan lagi. Ia menilai akar radikalisme mencakup berbagai aspek, termasuk ketidakadilan sosial dan hukum.
“Karena itu, fokus hanya pada aspek agama, terutama Islam, adalah pandangan yang sempit,” imbuh guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa radikalisme tidak terbatas pada agama tertentu. Di samping itu, radikalisme juga dapat ditemukan dalam berbagai bidang lainnya seperti ekonomi, budaya, dan politik. Karena itu, lanjut dia, penyelesaian masalah radikalisme tidak bisa hanya berpusat pada kontrol agama semata.
“Melihat radikalisme hanya pada masalah agama, khususnya Islam, adalah pandangan yang bias. Radikalisme agama tidak hanya terdapat di dalam Islam, tapi juga agama lainnya. Radikalisme tidak hanya terjadi dalam agama, tapi dalam bidang lainnya, termasuk ekonomi, kebudayaan, dan politik,” bebernya.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti juga mengungkapkan bahwa keberadaan radikalisme harus dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah, terutama dalam program moderasi beragama.
“Pemerintah tidak seharusnya alergi dan antikritik. Masih adanya radikalisme harusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya program moderasi beragama. Alih-alih membangun sikap moderat, ada gejala program moderasi beragama malah melahirkan masalah radikalisme baru,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel mengusulkan semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah saat rapat bersama anggota Komisi III DPR RI pada Senin (4/9).
Rycko mengusulkan pemerintah dapat mengawasi setiap agenda ibadah yang digelar sebuah tempat ibadah. Menurut dia, pemerintah juga dapat mengawasi tokoh agama yang menyampaikan dakwah atau khotbah. Tujuannya, demi menghindari narasi kekerasan di tempat ibadah.
“Siapa saja yang boleh menyampaikan konten di situ. Termasuk mengontrol isi konten. Supaya tempat-tempat ibadah kita ini tidak dijadikan alat untuk menyebarkan ajaran-ajaran kekerasan,” ujar Rycko. (AS)
