Surakarta, KLIKMU.CO – Dalam Dialog Terbuka Capres dan Cawapres pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Rabu (22/11), Anies Baswedan turut mengomentari sejumlah persoalan di bidang pendidikan.
Anies menyatakan, salah satu keresahan dalam bidang pendidikan adalah terkait regulasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal itu menanggapi pertanyaan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof Dr Sofyan Anif MSi sebagai salah satu panelis di bidang pendidikan.
Menurut Anies, PPPK dirasa masih merugikan sekolah swasta. Sebab, guru sekolah swasta yang lulus PPPK selama ini ditarik oleh pemerintah untuk mengabdi di sekolah negeri.
Anies menyatakan, semua guru yang diangkat dengan PPPK harus dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta. Pasalnya, mereka adalah guru-guru yang mengajar anak Indonesia.
“Itulah yang saya maksud diskriminasi, seakan-akan mereka yang di swasta bukan bagian dari pemerintah. Tidak benar, mereka biasa tetap mengajar di negeri maupun swasta,” ujarnya.
Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, perlu ada perubahan cara pandang mengenai hal tersebut.
“Negara seharusnya tetap harus menghargai jasa guru-guru swasta tersebut,” tegasnya.
Mengingat, dalam hal ini, sekolah swasta telah melakukan investasi jangka panjang dengan mendidik para guru dan dosen. Namun, tiba-tiba mereka harus dipindah ke negeri.
“Justru hal tersebut harus dibalik, negara harus investasi pada guru dan dosen swasta supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang tertinggi. Jadi, harus diubah cara pandangnya,” imbuh mantan Mendikbud tersebut.
Anies kembali menegaskan bahwa mengabdi di Indonesia tidak harus menjadi pegawai negeri. Sebab, guru swasta juga berkontribusi atas kemajuan pendidikan.
“Apalagi sekolah swasta di Muhammadiyah dan NU ini sudah mencerdaskan bangsa bahkan sejak negara Republik Indonesia belum berdiri,” tegas Anies.
Karena itu, lanjut dia, sekolah sampai perguruan tinggi swasta harus bebas pajak bumi dan bangunan (PBB). Tanpa sekolah swasta, negara tidak bisa mewadahi banyaknya anak-anak Indonesia.
Jika terpilih nanti, Anies mempersilakan kepada sekolah swasta agar tanah negara dapat dimanfaatkan oleh sekolah swasta untuk mendidik generasi penerus bangsa.
“Sehingga negara hadir bukan hanya untuk memberikan bantuan fiskal, tetapi harus mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah swasta di Indonesia,” ujar Anies.
Di sisi lain, terkait jumlah warga Indonesia yang rata-rata berpendidikan rendah, Anies mengaku akan mengembalikan yang putus sekolah kembali ke sistem sekolah. Cara tersebut dilakukan dengan mengintensifkan kesetaraan sekolah mulai paket A sampai paket C serta memberikan insentif kepada para pengajar.
“Dalam memberantas angka warga Indonesia yang masih berpendidikan rendah, dengan cara kejar paket,” ujarnya.
(AS)
