Aturan Dana BOS Berubah, Enam Lembaga Kritik Kemendikbudristek

0
682
Mendikbudristek Nadiem Makarim mengubah aturan pengelolaan dana bos. (Foto: JPNN.com)

KLIKMU.CO – Kebijakan baru Kemendikbudristek lagi-lagi panen kritik. Kali ini ketentuan baru perhitungan dan penerima dana bantuan operasinal sekolah (BOS) reguler yang disorot.

Kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler dan Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan Dana BOS Reguler itu bertolak belakang dengan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, diskriminatif, dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial.

Sorotan datang dari enam lembaga sekaligus yang menamakan diri Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan. Yakni, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, LP Ma’arif PBNU, PB PGRI, Taman Siswa, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, dan Majelis Pedidikan Kristen di Indonesia. Salah satu kontroversi terutama terdapat pada pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler.

Di situ tertera ketentuan memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. “Kebijakan tersebut mendiskriminasi hak pendidikan anak Indonesia dan melanggar amanat konstitusi negara. Oleh karena itu, kami yang selama ini telah banyak berkontribusi membantu negara dalam pendidikan menyatakan sejumlah catatan kritis terhadap kebijakan tersebut,” bunyi pernyataan sikap bertarikh Jumat 3 September 2021, tersebut.

Padahal, salah satu kalimat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan  mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasar amanat konstitusi tersebut, tugas pemerintah seharusnya memastikan setiap anak bangsa wajib mengikuti pendidikan selama 12 tahun.

“Oleh karena itu, kontribusi dan partisipasi berbagai pihak dalam mewujudkan cita-cita mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa senantiasa harus diupayakan secara optimal. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, Persyarikatan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Lembaga Pendidikan Katolik, Tamansiswa, PGRI, dan komponen lainnya telah berbakti kepada Ibu Pertiwi melalui pendidikan,” lanjut pernyataan yang ditandatangani masing-masing ketua lima lembaga tersebut.

Lima lembaga tersebut termasuk yang peran kontribusinya kontinu terhadap pendidikan Indonesia hingga saat ini. Keberadaan mereka juga sangat membantu negara mewujudkan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 di atas.

Oleh karena itu, keenam lembaga tersebut meminta Kemendikbudristek di bawah nakhoda Nadiem Makarim agar dalam merumuskan berbagai peraturan dan kebijakan senantiasa memegang teguh amanat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. “Oleh karena itu, pemerintah seharusnya membiayai pendidikan seluruh peserta didik karena ini merupakan hak konstitusional warga negara,” tegas Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan.

Mereka pun tegas menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler, khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler.

Mereka juga mendesak Mendikbudristek menghapus ketentuan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler, khususnya pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler.

“(Kami juga meminta Mendikbudristek, Red) mempertegas kebijakan pendidikan nasional yang berlandaskan filosofi kebudayaan Indonesia dan menjauhkan praktik diskriminasi serta sesuai dengan ketentuan utama Pendidikan Nasional, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2),” tandasnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here