Bila Muhammadiyah dan NU Bertukar Tempat

0
24
Dr Nurbani Yusuf MSi, dosen UMM, pengasuh komunitas Padhang Makhsyar. (AS/Klikmu.co)

Oleh: Dr Nurbani Yusuf MSi

Di awal berdiri, Kiai Dahlan mengambil jalan kooperatif: menerima subsidi yang diberikan kompeni untuk membiayai sekolah yang barusan didirikannya.

Di saat yang sama: sebagian besar ulama kultural (NU) mengambil jalan non-kooperatif: menolak dan menjauh dari pemerintahan kompeni.

Kiai Dahlan dan ulama-ulama kultural saat itu, keduanya memiliki hujjah yang dibenarkan, meski mengambil jalan berbeda.

Mencandra perspektif fenomenologis pada sekumpulan dan sederet peristiwa yang melatari pemikiran dengan sedikit telaah kritis secara objektif dan proporsional-rasionalistis.

Di masa sekarang, bagi Muhammadiyah: mungkin rezim penuh mudharat sehingga harus dilawan sebagai realisasi nahi nunkar.

Bagi NU: rezim adalah keluarga, bagian dari jam’iyah besar, sebab itu harus adaptif.

Tak ada keharusan bersikap kooperatif. Tidak ada larangan bersikap non-kooperatif. Keduanya niscaya, tegakkan izzul Islam dengan cara berpikir berbeda.

Boleh jadi Muhammadiyah dan NU telah bertukar tempat: Muhammadiyah yang mulanya kooperatif berubah menjadi non-kooperatif.

NU yang mulanya non-kooperatif berubah menjadi kooperatif.

Hipotesisnya adalah: Muhammadiyah menjadi sangat puritan. NU menjadi sangat modernis.

Dua sikap ini layak disimak dengan seksama, tentang paradigma, perspektif, dan stressing kedua ormas Islam terbesar ini dalam menyikapi banyak soal, terutama bersangkut dengan dinamika politik kekuasaan dan kaitannya dengan kebijakan yang diambilnya.

Ibarat pendulum, Muhammadiyah di era Pak AR Fachruddin cenderung kooperatif dan NU era Gus Dur cenderung non-kooperatif.

Ada banyak soal yang signifikan berpengaruh terhadap sikap kepolitikan dua ormas besar ini –meminjam teori patron klien dan dependency theory tentang latar belakang hubungan, analisis penyebab pola relasi kekuasaan akan sangat bergantung pada elite masing-masing ke dua ormas dan penguasa rezim.

Latar belakang dan cara berpikir elite ormas dan penguasa negara berpengaruh terhadap pola dan relasi apakah kooperatif atau non-kooperatif.

Bentuk non-kooperatif Muhammadiyah adalah semacam sikap perlawanan yang dikemas dalam jargon nahi munkar, bukan hanya soal tambang, tapi juga kepada seluruh kebijakan rezim Jokowi. Setidaknya diawali sejak reformasi ketika Muhammadiyah di bawah Ketua Prof Amien Rais, melawan rezim Orde Baru. Perlawanan terhadap rezim terus berlanjut hingga sekarang dengan bentuknya yang sama.

Nahi munkar yang dipahami tekstual memosisikan Muhammadiyah berhadap-hadapan dengan rezim —mengambil dana persyarikatan di BSI adalah salah satu bentuk perlawanan itu. Meski dengan berbagai dalih dan alasan.

Perlawanan terhadap rezim juga bermakna institusional-kolektif dan personal-individualistis.

Sebaliknya NU telah melakukan metamorfosis dalam membentuk relasi dengan kekuasaan lebih kooperatif. Menempatkan NU sebagai bagian dari kekuasaan dan kenyal dalam menyikapi kebijakan rezim. Pendek kata NU berikhtiar adaptif terhadap kebijakan rezim.

Bukan hanya soal tambang, NU juga kooperatif dan adaptif dengan semua kebijakan rezim dalam berbagai departemen dan lembaga pemerintahan.

Izin tambang adalah bagian kecil yang diambil NU dalam skema relasi dengan kekuasaan yang besar dan holistik.

Apapun kebijakan yang di ambil dua ormas Islam besar ini menurut saya sangat menarik. Menarik pula dilakukan studi lebih dalam agar di dapat hasil yang objektif.

Dua jalan kooperatif dan non-kooperatif ini mengandung kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keduanya tidak pyur benar atau salah, kedua ormas besar ini juga punya hak prerogatif, tidak boleh saling menyalahkan dan menganggap hanya sikapnya yang benar. Wallahu tala a’lm. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini