8 November 2024
Surabaya, Indonesia
Berita

Birokrasi Carut-marut, Busyro Muqoddas: MHH-LBHAP Muhammadiyah Harus Tetap Kritis tapi Etis

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas.

Surabaya, KLIKMU.CO – Sinergi Majelis Hukum dan HAM (MHH) bersama Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBHAP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dengan Pimpinan Daerah harus tetap mengedepankan sikap kritis, konstruktif, dan etis.

Demikian ditegaskan Dr HM Busyro Muqoddas SH MHum kepada wartawan seusai menjadi pembicara pada Raker MHH di Hotel Sheraton Surabaya, Kamis (1/6).

“Sedangkan advokasi Muhammadiyah diberikan kepada negara dan rakyat karena negara tanpa rakyat tidak ada negara. Sehingga fokus advokasi pada infrastruktur birokrasi, di mana MHH dan LBHAP terus kritis, konstruktif, dan etis terhadap masalah birokrasi yang carut-marut,” kata ketua PP Muhammadiyah tersebut.

Bahkan, dalam melakukan advokasi dengan modal moral itu, lanjut mantan Ketua KPK tersebut, Muhammadiyah harus tetap menjaga diri, jangan sampai minta-minta. Namun terus memperjuangkan keadilan berkaitan dengan kasus yang dikritisi dengan etis.

Terkait pola kerja kelembagaan, menurut dia, kalau bisa diselesaikan di pimpinan daerah (kabupaten dan kota) diselesaikan saja di sana. “Kemudian dilaporkan ke MHH dan LBHAP PW dilanjutkan laporan ke PP Muhammadiyah,” sarannya.

Advokasi berkaitan dengan birokrasi, MHH PP Muhammadiyah bekerja sama dengan sejumlah NGO melakukan diskusi hasil sejumlah riset untuk memperjuangkan posisi rakyat yang berdaulat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar.

“Mengapa demikian? Karena sekarang yang berdaulat cekung, sementara rakyat yang berdaulat,” ujarnya saat sambutan.

Ia juga menjelaskan, advokasi Muhammadiyah juga memberi pembelaan terhadap rakyat karena masyarakat sekarang membutuhkan bantuan hukum. “Contohnya petani, membutuhkan bantuan hukum mendapatkan keadilan menghadapi mafia benih dan mafia pupuk,” tandasnya.

Secara khusus, Busyro mengajak peserta Raker MHH LBHAP merancang rumusan operasional yang lebih operasional dari hasil Muktamar dan Musywil.

“Marilah acara ini kita rancang untuk melahirkan satu rumusan yang lebih operasional dari hasil Musywil dan Muktamar, yang tentu saja konteksnya sesuai dengan situasi sekarang,” pungkasnya. (AS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *