JAKARTA – Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan diberikan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dinilai sebagai kamuflase untuk mencari keuntungan politik yang dilakukan penguasa terhadap rakyat.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin seusai acara pembukaan konferensi internasional inovasi berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (19/3).
Din menyayangkan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM tersebut, yang tentunya berdampak akan menyesengsarakan kehidupan masayrakat.
“Tidak setuju dengan kenaikan bbm ini, dengan dalih mengurangi subsidi. Apalagi dialihkan ke semacam BLT (bantuan langsung tunai). Ini hanya mencari kamuflase demi mencari simpati rakyat. Ini jelas praktik politik yang tidak benar,” tegas Din.
Bahkan, Din juga mengkritik rencana pemberian BLSM tersebut, sebagai politik pencitraan pemerintah, dan bukan solusi cerdas.
Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah berencana untuk memberikan BSLM sebesar Rp150 ribu per bulan per keluarga selama sembilan bulan.
Pemerintah merencanakan BSLM akan dikucurkan pada tanggal 1 April mendatang bertepatan dengan mulai diberlakukanya harga BBM baru. BLSM diperuntukkan untuk 30% seluruh rakyat indonesia dengan penghasilan terendah, atau setara 18,5 juta rumah tangga.
Selain pemberian BSLM pemerintah juga akan memberikan sejumlah paket kompensasi lain, yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diberikan bagi siswa tidak mampu, penambahan jumlah penyaluran beras miskin (raskin), dan subsidi bagi pengelola angkutan umum.
Dikatakan Din, rencana pemerintah menaikkan harga BBM tersebut jelas akan membawa kesengsaraan bagi rakyat, karena akan didahului dengan kenaikan harga-harga barang lainnya, terutama bahan pokok. Kebijakan yang tidak bijaksana, dan saya berkeyakinan hanya akan menyusahkan rakyat.
Sebenarnya, lanjut Din, kenaikan bbm bisa dihindari, jika pemerintah mengelola perminyakan nasional dengan baik. Yang terjadi selama ini, ujarnya, terjadi korupsi, kebocoran, dalam pengelolaan migas.
“Minyak yang harusnya bisa diproduksi, deposit cukup besar. Tetapi bertahun-tahun hanya 900 ribu barel per hari. Sedangkan kebuhtuhan nasional 1,250 ribu per hari. Pembelian dari kekurangan ini, mendorong transaksi yang tidak transparan,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan anak perusahaan pertamina, Petral, yang membeli crued oil, di Singapura, sangat rentan dan potensial, melakukan kecurangan dan penyelewengan, ditambah lagi, BP Migas juga tidak transparan.
“Kontrolnya tidak ada, hanya bertanggungjawab kepada Presiden. Dan bisa dibayangkan pihak asing, habis waktu, tidak diakhiri, bahkan diperpanjang,” ujarnya.
Sehingga, dengan kenyataan itulah, jika sebuah lembaga riset dari Kanada, ujar Din, mengecap Indonesia sebagai negara dengan kemungkinan investasi bidang migas paling buruk di dunia, karena banyak monopoli oleh perusahaan tertentu saja.
Untuk itulah, tutur Din, dengan semangat untuk membenahi pengelolaan migas di Indonesia, Muhammadiyah akan mengajukan uji materi beberapa UU migas yang sangat berpotensi menjual tanah dan air kepada asing.
“Sore ini akan dibahas oleh pleno muhammadiyah. Saya sendiri akan membawa ke MK. Kita berharap, UU itu, baik, migas, minerba dan geothermal, yang sarat menjual tanah dan air. Diganti dengan UU yang membela kepentingan bangsa,” tegasnya.
sumber : www.m-dinsyamsuddin.com
