Busyro Khawatir Muktamar Muhammadiyah Direkayasa Pemerintah, Begini Kata Panlih

0
333
Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas. (Dok CNN)

KLIKMU.CO – Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyoroti intervensi pemerintah terhadap sejumlah ormas. Terbaru, soal rencana kongres Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

“Intervensi terhadap ormas dan martabat ormas, organisasi profesi dalam kongres-kongres nasional,” kata Busyro dalam diskusi daring Agenda Mendesak Penguatan KPK yang digelar Fisipol UMY, Sabtu (19/6/2021).

Busyro menduga saat ini pemerintah kerap melakukan intervensi terhadap ormas. Hal itu berdampak pada pada bungkamnya sejumlah tokoh yang semula lantang menyuarakan kritik terhadap pemerintah.

Hal itu pun diakui bukan tak mungkin bakal menyasar Muhammadiyah. Ia mengkhawatirkan agenda muktamar yang rencananya digelar tahun depan menjadi sasaran rekayasa pemerintah berikutnya.

“Tidak mustahil Muktamar Muhamadiyah yang akan datang pun juga sedang dalam proses untuk direkayasa, tidak mustahil karena sebelumnya juga sudah terjadi di organisasi lain,” kata Busyro.

Bagaimana tanggapan panitia pemilihan? Anggota Panitia Pemilihan (Panlih) Muktamar Ke-48 Muhammadiyah, Dzul Fikar Ahmad, menyatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Sebab, pihaknya telah menerapkan standar administrasi, moral, dan etik yang tinggi untuk bakal calon pimpinan Muhammadiyah mendatang.

“Hingga saat ini tidak pernah ada kepemimpinan Muhammadiyah hasil rekayasa pemerintah,” tegas sekretaris jenderal PP Pemuda Muhammadiyah itu dikutip dari CNN Indonesia, Senin (21/6/2021).

Pernyataan Fikar merujuk pada dua alasan. Pertama, secara etik, para pemilih Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moril yang tinggi. Kedua, secara aturan, pemilihan di Muhammadiyah tidak menganut pemilihan langsung, melainkan dengan tim formatur yang prosesnya dipilih sampai tiga kali tahapan.

“Pemilihan pimpinan dimulai dengan memilih 39 bakal calon yang dipilih di tanwir. Dari jumlah itu, disaring di forum Muktamar menjadi 13 orang. Ke-13 orang itu kemudian memilih ketua umum untuk masa kepemimpinan 5 tahun,” paparnya.

Selain itu, kata Fikar, pemilih di muktamar Muhammadiyah telah melalui tahapan yang tidak sederhana. Mereka yang dapat memilih merupakan perwakilan dari PWM dan PDM yang harus diputuskan melalui forum permusyawaratan bernama musyawarah pimpinan.

“Sejarah telah mencatat tidak pernah ada kepemimpinan Muhammadiyah yang merupakan hasil rekayasa pemerintah,” tegasnya lagi. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here