KLIKMU.CO – Persoalan demokrasi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan mengakibatkan banyaknya kekerasan, penyalahgunaan populisme, dan terjadinya polarisasi politik di antara kelompok masyarakat. Hal itu menjadi persoalan serius yang berdampak pada kemunduran demokrasi di Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Satria Unggul Wicaksana, Ketua Pusat Studi Anti-Korupsi & Demokrasi (PUSAD) UM Surabaya, saat bedah buku Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi yang ditulis Thomas Power.
Menurut Satria, membaca dan membedah buku ini menjadi satu hal penting yang harus dilakukan oleh akademisi menjelang pelaksanaan Anti Coruption Summit (ACS) ke-5 yang isunya membahas korupsi di sektor politik yang merupakan akar persoalan kemunduran demokrasi di Indonesia.
“RUU KUHP, revisi Undang-Undang KPK, dan berbagai macam praktik ugal-ugalan demokrasi kita semakin menandakan bahwa penting adanya refleksi dan konsolidasi gerakan masyarakat sipil,” tutur Satria Jumat (26/8/2022).
Ia berharap ke depan pembahasan demokrasi di Indonesia terus digalakkan mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan dan dalam beberapa waktu akan ada kontestasi partai politik maupun aktor politik.
Sementara itu, bedah buku yang digelar di UM Surabaya tersebut dihadiri oleh Thomas Power, akademisi Universitas Flinders, Australia, sekaligus penulis buku Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi.
Thomas Power dalam paparannya menjelaskan, buku yang ditulis ini memang dirancang untuk menilai demokrasi di Indonesia serta menjawab pertanyaan apakah demokrasi di Indonesia mengalami krisis. Secara tegas Thomas menjawab iya.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang mendorong regresi demokrasi di Indonesia, yakni kelemahan struktural dalam proses konsolidasi demokrasi yang meliputi tiga hal. Mulai ketimpangan ekonomi yang ekstrem/oligarki, maraknya KKN korupsi terlembaga, hingga kendali politik atas lembaga hukum dan keamanan.
“Faktor pendorong lain yang membuat regresi demokrasi adalah polarisasi dan politik identitas, penyebaran berita bohong, dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi,” paparnya.
Penurunan Demokrasi
Turut hadir sebagai pemantik diskusi Laode M. Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan Partnership dan Bivitri Susanti, akademisi Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta.
Laode M. Syarif menjelaskan, kualitas partai politik sangat rentan akibat kekuatan ekonomi yang berkonsentrasi pada kelompok elite-elite tertentu yang menguasai ekonomi dan partai politik.
Berdasarkan data Corruption Persepsion Index (CPI) tahun 2019, demokrasi di Indonesia mengalami penurunan di angka 38 karena kualitas penegakan hukum dan korupsi di sektor partai politik.
Acara yang digelar di Gedung G-Inspire UM Surabaya tersebut juga dihadiri langsung oleh seluruh dekan Universitas di Surabaya dan juga kelompok masyarakat sipil.
Road to Anti-Corruption Summit-5 (ACS-5) merupakan kegiatan kolaboratif antara UM Surabaya yang bekerjasama dengan kemitraan melalui program USAID Integritas. Harapannya, mampu membangkitkan kesadaran terkait demokrasi dan tantangannya.
Bedah buku ini juga satu di antara berbagai agenda Road to ACS-5, kolaborasi UM Surabaya dan KPK dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan antisipasi korupsi di sektor politik.
Selain bedah buku, Road to ACS juga akan melakukan podcast serta webinar diskusi publik yang menyemarakkan agenda Anti Corruption Summit yang puncaknya dilaksanakan pada 2023 mendatang. (AS)
