KLIKMU.CO – Penasihat Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainuddin Maliki MSi melihat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim tampak pesimistis dengan PJJ. Model pembelajaran daring itu dia nilai menjadi penyebab sistem belajar tidak efektif.
PJJ di kota besar seperti Jakarta saja masih menyimpan banyak masalah, apalagi di kota kecil. Sehingga, menurutnya, pembelajaran tatap muka (PTM) tak dapat ditawar-tawar lagi.
“PTM silakan dilaksanakan, tapi sebaiknya jangan dipaksakan, terutama di zona merah. Tetap prioritaskan aspek kesehatan siswa didik,” ungkap Zainuddin menanggapi kebijakan membuka PTM pada awal tahun ajaran Juli 2021 itu.
Menurutnya, jika pilihannya adalah melaksanakan PTM, di samping pengurangan jam dan jumlah rombongan belajar, juga penyiapan lingkungan belajar sesuai tuntutan prokes perlu diperhatikan.
“Vaksinasi guru seyogianya juga masuk dalam bagian dari upaya penyiapan PTM,” terang mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Sesuai dengan laporan Menteri Nadiem kepada Komisi X DPR RI, saat ini guru yang divaksin baru 1,54 juta atau 28 persen dari 5,6 juta. Menurutnya, Kementerian Kesehatan saat ini memiliki persediaan 75 juta vaksin, sehingga tidak ada masalah soal ketersediaan impor vaksin.
Namun, dilaporkan Kemendikbudristek bahwa pelaksanaan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang sudah berjalan selama ini lebih banyak PTK yang berada di kota besar. DKI, misalnya, telah memvaksinasi 78 persen. Lalu, DIY 75 persen, Jatim 35 persen, Jawa Barat 34 persen, Maluku Utara hanya 3 persen, dan Aceh 2 persen saja.
“Oleh karena itu, perlu kerja ekstrakeras untuk memvaksin sekitar 4 juta guru dan tenaga pendidikan yang belum tervaksinasi karena mayoritas mereka berada di kota-kota kecil,” ungkap anggota DPR RI Fraksi PAN itu.
Sementara itu, sejak SKB 4 menteri dikeluarkam Maret 2021 yang mengatur akselerasi pembelajaran tatap muka dengan prokes ketat, sejauh ini mayoritas sekolah belum berani memilih melaksanakan pembelajaran tatap muka.
“Hanya 29 persen SMA dan MA yang selama ini menyelenggarakan PTM, 71 persen masih bertahan dengan PJJ. SMP dan MTs 26 persen tatap muka dan 74 persen PJJ. Sementara SD dan MI hanya 21 persen tatap muka dan 79 persen PJJ,” papar Zainuddin mengutip laporan Kemendikbudristek dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI.
Karena itu, membaca kecenderungan masyarakat ke depan, rasanya tidak mudah mengajak mengubah sikap lebih dari 70 persen satuan pendidikan di setiap jenjang yang selama ini masih bertahan dengan PJJ. “Meski seluruh pendidik dan tenaga kependidikan tervaksinasi, belum jaminan bersedia mengubah dari PJJ kepada layanan pembelajaran tatap muka,” tegas anggota DPR RI asal Dapil Jatim X Gresik-Lamongan itu.
Dengan demikian, disarankan agar Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak segan-segan turun ke lapangan. “Ajak mereka dialog. Jelaskan mengapa sudah harus PTM dan coba pahami alasan mengapa tetap memilih PJJ. Mereka yang masih memilih PJJ karena merasa berada di zona yang belum aman covid-19, tidak bisa begitu saja dipaksa dengan alasan PTM tidak bisa ditawar lagi,” pungkasnya. (AS)