Yogyakarta, KLIKMU.CO – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima silaturahmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Selasa (3/1/2022). Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan kepada pimpinan KPU bahwa tugas melayani dan menyelenggarakan pemilu itu tugas yang mulia sambil juga berat tanggung jawabnya.
“Hal pertama yang perlu jadi perhatian adalah komitmen penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal yang ditentukan oleh konstitusi. Sesuai dengan komitmen, kesepakatan dan keputusan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu bahwa pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari 2024, tanpa perubahan apa pun,” tegas Haedar Nashir di hadapan pimpinan KPU RI.
Selain itu, Muhammadiyah juga menyampaikan pesan dan harapan bahwa selain pemilu luber jurdil, harus ada suasana nyaman, aman, gembira, dan berkualitas dalm proses hingga hasilnya.
Sebagai organisasi masyarakat sipil, Muhammadiyah siap mengawal hal tersebut sebagaimana amanat Muktamar Ke-48 Solo. Dalam muktamar itu, ada poin isu strategis kebangsaan soal suksesi kepemimpinan 2024.
Agar Pemilu 2024 menggembirakan, Haedar menyeru kepada elite politik, partai politik, termasuk media massa, untuk berhenti menggaungkan narasi kontraproduktif yang hanya menggaungkan perpecahan.
“Kita berharap tidak lagi ada pembelahan politik di tubuh bangsa ini. KPU, Muhammadiyah, parpol, pemerintah, dan berbagai komponen bangsa, termasuk juga teman-teman dari media, mari kita ciptakan sejak dari sekarang bahwa pembelahan politik itu sudah harus menjadi masa lampau karena harganya terlalu mahal,” paparnya.
Haedar tak lupa memberikan nasihat agar peserta Pemilu 2024 menunjukkan jiwa kenegarawanan dalam bersaing memperoleh suara.
“Maka, kami berharap ada kesadaran kolektif, kesadaran politik bersama bahwa pemilu adalah ajang untuk membangun persatuan bangsa, membangun kemajuan, dan pemilu harus menjadi titik di mana kita berdemokrasi itu betul-betul bukan hanya memperebutkan kursi. Tetapi ada hikmah kebijaksanaan,” terang guru besar UMY tersebut.
“Siapa pun nanti yang menang dan menduduki posisi di pemerintahan dan legislatif, itu amanat terbesar dan terberat. Bukan sesuatu yang harus dirayakan dengan pesta pora, tetapi sebagai tanggung jawab yang luhur tapi berat,” tandas Haedar. (AS)
