Surabaya, KLIKMU.CO – Yabhysa sangat membantu pemerintah dalam upaya pencarian terduga TBC dan mendampingi dalam pengobatan pasien TBC. Membantu mengomunikasikan dengan puskesmas penanggung jawab TBC manakala ada masalah terkait dengan pengobatannya pasien.
Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dr Zuhrotul Mar’ah Lailatusholichah ketika menghadiri pertemuan tindak lanjut komunitas dan pemangku kepentingan jejaring DPPM untuk optimalisasi pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) terkait layanan TBC oleh SSR Yabhysa Peduli TBC Kota Surabaya di Platinum Hotel Tunjungan, Kamis-Jumat (5-6/10).
“Saran saya untuk lebih proaktif dan koordinatif serta bisa menggandeng tidak hanya dinkes, tetapi juga dinas yang lain, misal disnaker. Sejauh ini, Yabhysa sudah baik dan harus lebih baik lagi agar target 2030 Eliminasi TBC di Surabaya bisa tercapai optimal,” ungkapnya.
Dokter Zuhro berharap zero TB di tahun 2030 bisa tercapai sesuai dengan surat edaran wali kota tentang percepatan penanggulangan TB. Yakni, pemeriksaan kontak TB bagi orang-orang yang mempunyai penyakit diabetes melitus maupun HIV harus selalu dilakukan.
Dia menambahkan, semua pasien yang ada batuknya serta penyakit kormobid seperti HIV atau diabetes melitus diwajibkan untuk diperiksa dahaknya. Kemudian ada penemuan-penemuan kasus bisa juga didapatkan dari tempat-tempat yang dianggap khusus seperti asrama, pondok pesantren, maupun panti jompo harus dilakukan tracking untuk penemuan kasus.
“Kadangkala ada kendala stigma buruk di masyarakat. Oleh sebab itu, sangat perlu disosialisasikan bahwa TB bukan penyakit yang menakutkan, tetapi itu adalah suatu penyakit menular yang dapat ditanggulangi bersama-sama,” imbuhnya.
Dalam pembukaan sekaligus sambutan, Ketua Yabhysa Jawa Timur Emi Yuliana Ulya MKes sangat bangga dan mengapresiasi pihak Yabhysa Kota Surabaya yang melaksanakan pertemuan tindak lanjut komunitas dan pemangku kepentingan jejaring DPPM untuk optimalisasi pemenuhan standar pelayanan minimal terkait layanan TBC.
“Tujuan sangat mulia dari Yabhysa yang mana selalu berkomunikasi ingin mendukung program pemerintah kota Surabaya terutama terkait dengan eliminasi TBC di Surabaya,” terangnya.
Menurut Emi Yuliana, Indonesia di dunia saat ini menduduki peringkat ke dua setelah India sebagai kasus TBC terbanyak dari global report tahun 2022.
“TBC sangat erat kaitan penularan dengan populasi, suatu daerah, wilayah, atau negara cukup padat, resiko untuk penularan juga akan lebih tinggi,” ungkapnya.
Emi Yuliana yakin dengan kerjasama multisektor, TB tidak hanya persoalan medis. Namun, ada persoalan-persoalan lain, baik sosial, ekonomi, budaya, sehingga perlu ada keterlibatan multisektor yang melingkupi TB.
“Saya berharap tim percepatan tersebut tidak hanya di SK. Hal tersebut membutuhkan kegiatan monitoring evaluasi dan pertemuan koordinasi yang lebih intens sehingga fungsi tim percepatan benar-benar bisa dirasakan oleh warga Kota Surabaya,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kemendagri Arifin Efendi Hutagalung SE MM, Adinkes Pusat dr Erwin Astha Triyono Sp KPTI FINASIM, Dinkes Provinsi Jatim drg Sulvy Dwi Anggraini MKes, Dinkes Kota Surabaya Priyo Susilo SKep Ns, Bappeda Litbang Perencanaan Puspita Ayuningtyas Prawesti, perwakilan Puskesmas Jagir, RSI A. Yani, serta RS Soewandhie Surabaya.
Dalam materinya, Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) Pusat dr Erwin Astha Triyono Sp KPTI FINASIM memaparkan kebijakan dan strategi pemerintah dalam implementasi jejaring DPPM dan SPM melalui kolaborasi pemangku kepentingan dalam pertemuan program DPPM TBC dan optimalisasi pemenuhan SPM Yabhysa Jawa Timur.
Menurut dia, konsep Public Private Mix adalah sebagian besar pelaporan berasal dari fasyankes pemerintah. Kemudian, pertimbangan preferensi masyarakat dalam pencarian pengobatan.
Berikutnya, ketersediaan layanan swasta yang besar dan tersegmentasi. Serta kualitas pelayanan TBC di layanan swasta.
Dia melanjutkan, pendekatan komprehensif untuk mendorong stakeholder dan melibatkan secara sistematis semua fasyankes, baik pemerintah dan swasta dalam penanggulangan TBC.
Kemudian, DPPM, jejaring layanan tuberkulosis dalam satu kabupaten/kota yang melibatkan seluruh faskes pemerintah dan swasta yang dikoordinasikan oleh Dinkes kabupaten/kota.
“Tujuan mengorganisasikan layanan TB untuk memastikan layanan terpadu yang berpusat pada pasien (patient-centered care) pada tingkat kabupaten/kota dengan koordinasi yang substansi,” tuturnya.
Jejaring ada dua. Eksternal, yaitu jejaring layanan TBC di antara seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah dan swasta di sebuah kabupaten/kota diimplementasikan DPPM. Internal, yaitu jejaring layanan TBC antara seluruh unit di sebuah fasilitas layanan kesehatan.
Adapun kebijakan Public Private Mix (PPM) dalam penanggulangan TBC. Pertama, penerapan PPM di Indonesia menitikberatkan pada pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota yang disebut District-based Public Private Mix (DPPM).
Kedua, pelaksanaan kegiatan DPPM yang dikoordinasikan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Ketiga, kegiatan DPPM harus melibatkan semua fasyankes yang memberikan layanan TBC di masing-masing kabupaten/kota.
Keempat, layanan TBC yang diberikan oleh fasyankes meliputi, penemuan terduga TBC, penegakan diagnosis, pengobatan dan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis yang sesuai dengan standar.
Kelima, semua fasyankes wajib terlibat dalam jejaring DPPM dan melaporkan hasil kegiatan layanan TBC yang diberikan melalui sistem informasi TBC yang ditetapkan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kemendagri Arifin Efendi Hutagalung SE MM, Adinkes Pusat dr Erwin Astha Triyono Sp KPTI FINASIM, Dinkes Provinsi Jatim drg Sulvy Dwi Anggraini MKes, Dinkes Kota Surabaya Priyo Susilo SKep Ns, Bappeda Litbang Perencanaan Puspita Ayuningtyas Prawesti, perwakilan Puskesmas Jagir, RSI A. Yani, serta RS Soewandhie Surabaya.
(Yuda/AS)
