DPP PDIP Cabut Dukungan ke Bupati Alor Usai Memaki Risma

0
648
Bupati Alor, NTT, Amon Djobo. (Dok Rakyat NTT)

KLIKMU.CO – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-Perjuangan) resmi mencabut dukungan atau rekomendasi terhadap Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo pasca-beredarnya video dua staf Kemensos dimarahi, serta mencacimaki Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Surat tertanggal 2 Juni 2021 yang ditujukan kepada DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Alor itu bernomor 2922/IN/DPP/VI/2021, dengan perihal Pencabutan Rekomendasi dan Dukungan Kepada Bupati Alor. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Isi surat itu menjelaskan bahwa merujuk surat DPP PDI-Perjuangan nomor: 3628/IN/DPP/XI/2017, tanggal 30 November 2017, perihal rekomendasi calon Bupati dan Wakil Bupati Alor pada pilkada serentak tahun 2017, dan mencermati berbagai persoalan yang muncul selama kepemimpinan Amon Djobo, seperti melakukan perbuatan tidak terpuji, dengan pengusiran terhadap jajaran Kementerian Sosial dan juga terhadap aparat TNI.

Dalam surat itu juga, Amon Djobo dinilai tidak memahami tata kelola pemerintahan dalam hal koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke daerah, maka DPP PDI-Perjuangan telah melakukan evaluasi selama masa kepemimpinan Bupati Alor tersebut.

Untuk itu, demi kepentingan strategis partai secara umum PDI-Perjuangan memutuskan, DPP PDI-Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor, Pasangan Amon Djobo-Imran Duru.

Karena Bupati Alor bukan kader PDI-Perjuangan, sehingga tidak dapat dilakukan pemecatan. Oleh karena itu, isi surat tersebut tegas mencabut surat DPP PDI-Perjuangan nomor: 3628/IN/DPP/XI/2017, tanggal 30 November 2017, perihal rekomendasi calon Bupati dan Wakil Bupati Alor pada pilkada serentak tahun 2017 dan dinyatakan tidak berlaku.

Menginstruksikan kepada DPC PDI-Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh pimpinan dan anggota fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Alor, terkait pencabutan rekomendasi dan dukungan tersebut.

Kepada mereka yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas di luar dari kebijakan ini, akan diberikan sanksi organisasi.

Sementara itu, Anggota DPR RI Dapil NTT 1, Andreas Hugo Pareira mengatakan melalui surat pencabutan dukungan ini, DPP juga menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD untuk mengambil sikap terhadap bupati, terutama dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor.

Perilaku Bupati Alor yang mencaci maki Menteri Sosial dan Ketua DPRD Alor dianggap sangat tidak pantas dilakukan, apalagi dengan kata-kata makian yang sangat “jorok”. Yang dilakukan Bupati Alor merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat Bupati.

Dan nampaknya pola perilaku tidak pantas seperti ini merupakan kejadian berulang. Sebab perilaku seperti ini juga pernah dilakukan terhadap seorang perwira menengah Kodam Udayana berpangkat kolonel.

“Perilaku Amon Jobo yang seharusnya menjadi panutan masyarakat mempertontonkan kebrutalan temperamen dan emosi yang tidak terkendali ini perlu menjadi perhatian semua pihak, agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini memperoleh sanksi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya,” tegasnya. (RF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here