Jakarta, KLIKMU.CO – DPP PDIP akan memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (24/10/2022) sore ini. Pemanggilan tersebut sebagaimana tercantum dalam Undangan Klarifikasi DPP PDIP Nomor 4545/IN/DPP/X/2022.
Pada pemanggilan tersebut, Ganjar akan dimintai klarifikasi terkait pernyataannya beberapa waktu lalu yang mengatakan siap maju calon presiden, padahal DPP PDIP belum melalui ketua umumnya Megawati Soekarno Putri belum memutuskan figur yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang.
“Ya, kita tunggu saja momentumnya, Pak Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait pernyataannya. Pak Komar (Komaruddin Watubun, red.) sedang di Papua, sekembalinya dari Papua, akan dilakukan klarifikasi,” ujar Hasto di Jakarta, Minggu (23/10/2022) seperti dikutip RMOL.ID.
Lebih lanjut Hasto mengatakan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan lantaran PDIP hingga saat ini masih berfokus pada upaya membantu pemerintah dalam menangani persoalan kerakyatan.
“PDI Perjuangan makin menguat dalam bergerak ke bawah untuk nyatu dengan kekuatan rakyat. Masalah capres ya belum dilakukan pengumuman oleh Bu Mega,” ungkapnya.
Hasto juga menyebut akan memanggil dan menegakkan disiplin organisasi atas Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo yang dinilai telah bersikap tidak proporsional dengan mendukung Ganjar nyapres.
“Kami melakukan hal yang sama karena hukum harus berkeadilan di PDI Perjuangan, sehingga Pak Rudy pun juga akan kami tegakkan disiplin organisasi,” imbuh Hasto.
DPP PDIP, kata Hasto, juga akan mendisiplinkan kader-kader lainnya yang bermanuver terkait usung-mengusung calon presiden, termasuk personil kelompok yang menyebut dirinya sebagai Dewan Kolonel yang secara terang mendukung Ketua DPP Puan Maharani maju sebagai capres.
Terpisah, pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai sikap DPP PDIP dan Megawati tersebut tepat agar tidak terjadi konflik di internal partai berlambang banteng tersebut.
“Permintaan Megawati itu kiranya tepat bila para relawan Puan Maharani atau Ganjar Pranowo yang dimaksud Megawati adalah para kader PDIP. Sebab para kader PDIP masih dalam kendali Ketua Umum Megawati, bahkan berhak memberi sanksi,” ujar Jamiluddin sebagaimana dilansir RMOL.ID, Senin (24/10/2022). [AIKaffa]
