Gubernur Papua: Dahulukan Tukar Kata dan Gagasan, Bukan Tukar Peluru

0
1668
Gubernur Papua Lukas Enembe. (Liputan6.com)

KLIKMU.CO – Gubernur Papua meminta pemerintah pusat untuk melakukan kajian ulang atau meninjau kembali penyematan label teroris bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD resmi menetapkan KKB sebagai organisasi teroris.

“Kami beranggapan sikap pemerintah tersebut mestinya bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, serta hukum bagi warga Papua secara umum,” terang Gubernur Papua Lukas Enembe melalui juru bicaranya, Muhammad Rivai Darus, Kamis (29/4/2021) di Jayapura dikutip dari website resmi Pemprov Papua.

Pemerintah Provinsi Papua, lanjut dia, sepakat bahwa segala tindakan sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum, serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.

Akan tetapi, pelabelan terorisme dinilai sebagai konsep yang masih diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik. Karena itu, penetapan KKB sebagai kelompok teroris dinilai perlu ditinjau dengan saksama dan memastikan objektivitas negara dalam pemberian status tersebut.

Pemprov Papua, menurut Lukas Enembe, lebih mendorong agar TNI/Polri terlebih dahulu melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang, serta ciri-ciri khusus yang menggambarkan organisasi tersebut.

“Hal itu sangat dibutuhkan karena Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak atau salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua,” tegasnya.

Lukas juga menyebut bahwa pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini kemudian ditakutkan dapat memunculkan stigma negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan.

“Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB,” jelasnya.

Gubernur juga memastikan bahwa rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI. “Hanya, Pemprov Papua menginginkan agar pendekatan keamanan di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan, bukan pertukaran peluru,” tuturnya.

Intinya Adalah Dialog

Upaya melakukan pendekatan dialog dan kekeluargaan terbukti berhasil meluluhkan hati KKB. Pada Maret lalu, misalnya, Noak Orarei, pimpinan kelompok kriminal bersenjata (KKB), menyerahkan diri Polres Kepulauan Yapen.

Keberhasilan itu buah dari Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ferdyan yang terus menggaungkan dialog, bukan kekerasan.

”Saat itu saya janjikan hapus catatan kriminalnya dan mengangkatnya sebagai adik,” kata Ferdyan dikutip dari Jawa Pos, Kamis (29/4/2021).

Intinya memang ada pada dialog. Sejak awal memimpin Polres Kepulauan Yapen pada Februari lalu, Ferdyan memilih menjauhi jalan senjata. Ia lebih mengedepankan persuasi dan dialog dalam menghadapi KKB dengan imbalan restorative justice.

“Hasilnya, Noak datang ke Mapolres Kepulauan Yapen membawa dua pucuk senjata api rakitan dengan 15 butir amunisi. Dalam penyerahan diri itu, Noak juga mau mencium bendera Merah Putih.

“Sesuai dengan janji kami, semua catatan kriminal Noak dihapuskan. Sebuah keberhasilan yang diraih tanpa satu butir amunisi pun yang ditembakkan. Saya lega sekali,” kata Ferdyan. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here