Haji Batal Lagi, PAN-PKS Kompak Kecewa Diplomasi Presiden

0
258
Presiden Jokowi dan Raja Salman saat di Istana Bogor. (Reuters)

KLIKMU.CO – Kementerian Agama (Kemenag) diminta memberikan penjelasan resmi dan terbuka terkait dengan pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia 2021. Saleh Partaonan Daulay heran Kemenag bisa memutuskan membatalkan pemberangkatan haji 2021, padahal pemerintah Arab Saudi belum memutuskan apa-apa terkait haji 2021.

Ketua Fraksi PAN DPR RI itu menyatakan, pihaknya menanggapi surat Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani terkait penyelenggaraan haji 2021. Dalam surat tersebut, Duta Besar Arab Saudi menyatakan Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi apa-apa terkait haji 2021.

“Semestinya dari awal Kementerian Agama melakukan komunikasi intensif dengan pihak Saudi. Dengan pembatalan sepihak yang dilakukan Kemenag tanpa berkomunikasi dengan Saudi, akan menimbulkan polemik dan juga memunculkan pandangan-pandangan spekulatif di tengah masyarakat,” katanya, Jumat (4/6/2021).

Pihaknya pun menanyakan langkah apa saja yang telah dilakukan Kemenag dalam mengupayakan terlaksananya haji tahun 2021. Sebab, sebelumnya beredar informasi bahwa jamaah haji Indonesia tidak bisa diberangkatkan karena persoalan vaksinasi. Sebab, vaksin yang dipakai jamaah haji kita belum terdaftar dalam list WHO.

“Itu sempat heboh. Apakah itu memang benar? Ini perlu diklarifikasi. Sebab, minggu lalu vaksin Sinovac telah terdaftar di list-nya WHO. Kalau itu alasannya, semestinya sekarang ini sudah bisa diberangkatkan,” sebut Saleh.

Saleh menilai persoalan pemberangkatan haji ini akan menjadi isu krusial. Sebab, ini tahun kedua Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji. Artinya, antrean akan semakin panjang dan tanpa kejelasan kapan mereka akan bisa diberangkatkan.

“Apakah ada jaminan akan berangkat tahun depan? Tidak ada kan? Tahun lalu juga begitu kok. Katanya akan berangkat tahun ini. Nyatanya, tidak juga. Lalu kapan?” sesal Saleh.

Lebih lanjut, Saleh melihat pemerintah Indonesia kurang gercep dalam melakukan diplomasi haji dengan Saudi. Dia pun meminta Kemenag memberikan penjelasan terkait surat Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia tersebut. Atau, lebih jauh dari itu, Kementerian Agama diminta melakukan negosiasi langsung terkait rencana pemberangkatan haji.

“Kemarin kan Kementerian Agama membatalkan keseluruhan. Semestinya, pemerintah tetap membuka peluang untuk memberangkatkan jemaah. Minimal, jemaah haji plus dengan pelayanan berbasis protokol kesehatan,” ucap mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

PKS Juga Sesalkan

Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf juga menyesalkan pengumuman pemerintah yang kembali membatalkan keberangkatan haji tahun 2021. Ia menilai pengumuman tersebut sebagai keputusan yang tergesa-gesa. “Keputusan pemerintah yang tergesa-gesa membatalkan haji patut disayangkan. Sebenarnya tidak masalah jika yang terpaksa harus diberangkatkan hanya sepersekian persen dari total calon jamaah haji kita,” ungkapnya.

Ia menegaskan, sejak awal dirinya telah konsisten mendorong pemerintah Indonesia dalam melakukan langkah diplomasi yang setara (equal) dan produktif terhadap pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ia bahkan telah lama mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan komunikasi langsung bahkan melakukan lawatan khusus untuk menemui Raja Salman demi memperoleh kepastian haji bagi calon jemaah haji Indonesia.

Kendati Menteri Agama sebelumnya mengklaim bahwa presiden telah berkomunikasi secara langsung dengan Raja Salman, dirinya tidak menampik bahwa belum ada jawaban yang firm. Keseriusan presiden untuk turun langsung dalam melobi sebenarnya harus dilakukan sejak lama sebagai wujud kesungguhan pemerintah dalam memenuhi hak rakyat Indonesia, khususnya umat Islam untuk menunaikan salah satu rukun Islam.

“Dengan menyesal harus kami katakan, sejauh ini kami belum melihat adanya usaha serius dari pemerintah dalam rangka penuhi hak umat Islam untuk berhaji. Padahal, bisa saja presiden menelepon langsung, bahkan menghadap langsung ke Raja Salman. Lantas sejauh ini apa saja yang sudah ia lakukan, di mana keberpihakan pemerintah bagi umat Islam?” tegasnya.

Anggota Badan Legislasi DPR ini juga masih meyakini bahwa peluang untuk tetap memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia secara terbatas sebenarnya masih terbuka kendati negara Indonesia masih dibekap pandemi. Pemerintah sebenarnya masih memiliki kesempatan waktu untuk memberangkatkan haji dengan kuota yang terbatas. Sebab, keputusan pembatalan ini akan kembali menambah panjang daftar antrian calon jemaah haji Indonesia

“Katakan misalnya pemerintah Indonesia hanya bisa berangkatkan sekitar 3.300 calon jemaah haji saja untuk tahun ini, maka hal ini tidak akan membutuhkan persiapan waktu yang panjang. Bahkan, dua sampai tiga kali penerbangan saja sebenarnya sudah beres. Jika case-nya demikian, pemerintah sesungguhnya tidak dibebankan oleh persiapan yang panjang sehingga tidak ada alasan untuk tergesa-gesa,” jelasnya.

Ia mendesak pemerintah untuk secara transparan menjelaskan sejauh apa upaya diplomasi haji yang diklaim maksimal. Menurutnya, hal ini penting dilakukan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban publik. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here