Surabaya, KLIKMU.CO – Pimpinan Wilayah Ikatan Muhammadiyah Jawa Timur (PW IPM Jatim) berusaha untuk menginisiasi awareness para kader IPM se-Jawa Timur terhadap isu-isu kenakalan remaja. Hal itu dibahas dalam rangkaian acara menjelang pelaksanaan rakerwil Selasa (4/6/2024).
Acara yang berlangsung secara daring dan dihadiri oleh ratusan peserta via daring dari berbagai Pimpinan Daerah IPM se-Jawa Timur ini menghadirkan Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Antikorupsi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana P. SH MH.
Satria memaparkan data-data terkait persoalan kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia. Pada kasus narkoba, misalnya, mengutip sumber data dari databoks terlihat sajian diagram batang yang menunjukkan peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia dari 4,53 juta kasus menjadi 4,83 juta dalam kurun waktu 2019-2021.
“Jumlah itu sebagian besar melibatkan anak muda. PUSAD juga punya beberapa hasil penelitian yang terkait dengan anak muda di Jawa Timur. Ini bisa dijadikan peluang, tetapi di sisi lain bisa juga menimbulkan masalah jika tidak bisa dikelola dengan baik. Melihat fakta seperti ini, pertanyaannya adalah apakah ke depan Indonesia ini akan menjadi Indonesia Emas atau Indonesia Cemas?” jelasnya.
Menurutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya dekandensi moral di kalangan pelajar atau anak muda antara lain faktor lingkungan keluarga seperti kurangnya pengawasan orang tua, rumah tangga yang berantakan, dan hubungan keluarga yang buruk. Sementara faktor lainnya seperti sistem pendidikan yang lebih fokus pada pencapaian akademik, tekanan teman sebaya, hingga paparan media seperti TV, internet, dan media sosial yang negatif.
Guna mengatasi hal tersebut, Satria mengajak seluruh kader IPM untuk melakukan pengendalian diri dan memperkuat copping mechanism. Menurutnya, tugas “how to refrain” bukan menjadi tanggung jawab individu semata, melainkan juga ada tanggung jawab kelompok di dalamnya.
“Di sinilah IPM memainkan perannya, yakni dengan membudayakan dakwah komunitas dengan memengaruhi kelompok-kelompok tersebut sehingga IPM bisa menjadi alternatif solusi,” tegasnya.
(Faqih/AS)
