Surabaya – Jelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi–mulai 1 April 2011—kondisi pasar ‘mencekam’. Bagaimana tidak? Hampir di semua daerah Jawa Timur polisi melakukan penjagaan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Ironisnya, pengetatan distribusi ini malah mencekik warga terutama nelayan. Pasalnya pembelian bensin atau solar menggunakan jirigen harus menggunakan surat dari kelurahan, sementara kelurahan belum mendapat surat resmi jadi menolak menandatangani.
Kalangan menengah-atas pun ‘meringis’, pasalnya Pertamina juga terus menaikkan harga Pertamax Cs mendekati Rp 10.000/liter. Saat ini harga pertamax menjadi Rp 9.550 dari sebelumnya Rp 9.200/liter. Pertamax plus naik menjadi Rp 9.850.
Suasana ‘tegang’ juga terasa di pasar tradisional maupun ritel modern, karena berbagai kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan harga. Menurut catatan, harga pangan naik sekitar 5%, produk olahan (makanan minuman/mamin) mulai dikerek naik 10% dan transportasi berancang menaikkan tarif antara 5%-10%.
Di Mojokerto misalnya, sembako sudah naik antara Rp 200/kg -Rp 4000/kg. Komoditas cabai, bila empat hari lalu harganya Rp 19 ribu/kg, kini menjadi Rp 23.00/kg. Sayur mayur seperti bayam sebelumnya seikat Rp 2000 kini menjadi Rp 2.200 perikat. Telur ayam pun naik dari Rp 14 ribu/kg menjadi Rp 15 ribu/kg.
Kenaikan ini sayuran ini kata Siti penjual cabai, tomat di Pasar Pertiwi Mojosari tak bisa dihindari. Karena, dia membeli dari pemasok sudah naik. “Kalau saya tak naikkan harganya saya yang merugi. Justru adanya kenaikan seperti ini tidak menguntungkan pedagang, justru menurunkan pendapatan bersih kita,”katanya.
Dengan harga barang naik, membuat omzet penjualan dagangannya menurun. “Kalau harga normal sehari kita bisa menghabiskan cabai 1 kuintal, saat harga cabai mahal kita sehari hanya mampu menjual 50 kg saja,”katanya.
Sedangkan Maksum penjual minyak goreng curah di Kota Mojokerto mengatakan kenaikan harga terjadi dua hari lalu. “Kalau harga minyak nanti mencapai Rp 17 ribu/kg, bisa dipastikan omzet penjualan minyak curahnya merosot 10/kg hingga 20/kg perhari,”katanya.
“Kita berharap pemerintah bisa mengendalikan laju kenaikan harga barang sebelum, saat dan pasca kenaikan BBM. Kalau tidak, konsumen, dan pedagang pusing kena dampak kenaikan BBM itu,”kata Maksum.
Di Surabaya harga pangan juga mulai merangkak. Salah stau pedagang di Pasar Wonokromo,Widi mengatakan untuk sekarang ini harga yang mengalami lonjakan adalah harga cabai dan daging. Untuk cabai per satu kilogramnya Rp21.500 dari sebelumnya Rp 15.000. Sedangkan untuk harga daging sapi yang minggu lalu hanya Rp 60.000/kg sekarang menjadi Rp 69.000/kg.
Tak hanya terkait pangan, harga papan alias rumah pun diprediksi naik. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur Erlangga Satriagung meminta pemerintah untuk memberikan subsidi pada konsumen perumahan.
“Kenaikan harga BBM akan berdampak pada bahan bangunan dan biaya angkut. Harga rumah sederhana yang awalnya diperkirakan sekitar Rp 80 juta bisa menjadi Rp 85 juta,” katanya.
Saat ini pengembang masih memantau pergerakan harga bahan bangunan. Besar kenaikan harga bahan bangunan baru bisa dilihat sesudah terjadi kenaikan harga BBM.
Selama ini semen dan besi yang paling kena dampak harga BBM. Kenaikan harga rumah tergantung kenaikan harga komponen biaya seperti semen, besi, dan baja yang sekarang harganya masih fluktuatif.
Bahkan pengusaha SPBU pun mulai merasa terjepit kenaikan harga BBM. Ketua Hisnawa Migas Jatim Hari Kristanto saat dikonfirmasi menyatakan upaya pemerintah dengan menaikkan harga BBM dirasa bukan menjadi solusi terbaik. “Dengan kenaikan harga BBM seperti ini yang paling banyak dirugikan adalah para pengusaha SPBU, karena biaya produksi akan menjadi tinggi, harga dari pertamina tetap dan margin tetap, tentu ini akan mebuat pusing, kalau pemerintah ingin menaikkan harga BBM maka banyaknya jumlah mobil dan motor juga harus dibatasi kalau perlu pajak kendaraan bermotor juga harus dinaikkan,”terangnya
Ruwet
Pengawasan ekstra ketat agar tidak terjadi penimbunan BBM menjelang kenaikan harga komoditas malah memakan korban. Sejumlah nelayan dan petani di Kota Probolinggo mengeluh karena ditolak saat hendak membeli solar di SPBU.
Sejak empat hari lalu, sejumlah nelayan mengaku, terpaksa tidak melaut karena tidak mendapatkan solar untuk bahan bakar perahunya. Keluhan serupa diungkapkan sejumlah petani pemilik traktor tangan (handtractor), yang tidak bisa menggarap lahannya.
“Kalau tidak dapat solar, terus perahunya dijalankan pakai apa?” ujar Adji, nelayan asal Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Kamis (15/3) pagi tadi.
Keluhan serupa diungkapkan Newati, juga warga Ketapang. ”Saya sempat ditolak ketika mau beli solar 5 liter di SPBU. Saya ini bukan mau menimbun BBM, tetapi solar itu digunakan suami saya yang hendak melaut,” ujarnya.
Petugas SPBU, kata Newati, tidak mau melayani pembelian solar dengan menggunakan jerigen. “Saya diminta lebih dulu meminta surat pengantar dari kelurahan agar bisa beli solar. Kok aneh, sejak dulu gak pakai surat pengantar tetap dilayani,” ujar perempuan bertubuh gemuk itu.
Tidak hanya nelayan, sejumlah petani juga mengeluhkan ketatnya cara pembelian solar di SPBU. “SPBU minta saya mengurus surat pengantar ke kelurahan, ternyata lurahnya tidak mau memberi surat. Hanya untuk beli solar beberapa liter saja saya diping-pong,” ujar Dita, pemilik handtracktor, warga Ketapang.
Lurah Ketapang, M. Yusuf yang dihubungi terpisah mengatakan, dirinya memang menolak memberikan surat pengantar untuk pembelian BBM di SPBU. “Sampai sekarang belum ada petunjuk dari atasan soal itu. Kalau saya nanti tanda tangan kemudian ada masalah di belakang hari, saya bisa disalahkan,” ujarnya.
Sementara itu Imam, petugas SPBU di Ketapang mengatakan, pihaknya memang melarang pembelian solar eceran dengan jerigen. “Kami mendapat instruksi dari Polresta Probolinggo, pembelian BBM dengan jeriken dilarang,” ujarnya.
Disinggung bagaimana dengan nelayan dan petani yang butuh solar eceran, Imam mengatakan, harus ada surat pengantar dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) yang diketahui lurah. “Aturannya seperti itu, kami hanya menjalankan tugas,” ujar Imam.
Dihubungi terpisah Kapolresta Probolinggo, AKBP Tulus Ikhlas Pamoji mengatakan, pihaknya sudah mengundang pengusaha SPBU, menjelang kenaikan BBM. Pertemuan itu juga dihadiri pihak Diskoperindag Kota Probolinggo.
“Pertemuan itu membahas ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,” ujar Kapolresta. Dibahas pula soal Perpres 15/2012 tentang harga eceran dan penggunaan bahan bakar minyak.
Pertemuan itu juga menyepakati, tata cara pembelian BBM. “Intinya pembelian BBM dengan jerigen tetap dilayani SPBU, hanya saja harus disertai surat pengantar,” ujar polisi kelahiran Pamekasan, Madura itu.
Ditanya lembaga yang mengeluarkan surat pengantar itu, Kapolresta mengatakan tergantung peruntukannya. Dikatakan kalau untuk usaha, surat pengantar dari Diskoperindag. Untuk nelayan bisa mengurus surat pengantar ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
(www.Surabaya online.co.id : Bas,isa,m42,gim)
