Yogyakarta, KLIKMU.CO – Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah bersiap untuk menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar mengatakan, implementasi KHGT direncanakan akan dimulai pada tahun depan. Majelis Tarjih pun telah menyiapkan kalender tersebut untuk 100 tahun ke depan.
“Keputusan ini akan menjadi salah satu fokus utama dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ke-32 Majelis Tarjih yang akan diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) pada Jumat-Ahad, 23-25 Februari 2024,” ujarnya di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, pada Rabu (21/2/2024).
Syamsul menegaskan bahwa Muhammadiyah sangat serius dalam upaya penyatuan kalender Hijriah internasional. Menurut dia, langkah ini sejalan dengan perjalanan panjang sejak tahun 2007 ketika sebuah simposium internasional diinisiasi untuk menyatukan kalender Hijriah. Simposium internasional itu bertajuk berjudul The Effort Towards Unifying the Islamic International Calendar.
“Sejarah perjuangan penyatuan kalender ini mencatat bahwa Muhammadiyah bukanlah satu-satunya kelompok yang berkomitmen untuk mencapai tujuan ini. Pada tahun 2016, sebuah muktamar internasional di Turki dengan judul Mu’tamar Tauhid at-Taqwim al-Hijry ad-Dauly (Muktamar Penyatuan Kalender Hijriah Internasional) menghasilkan kesepakatan untuk menggunakan kalender Islam tunggal-global,” bebernya.
Selain berdasarkan kesepakatan internasional, penerapan KHGT juga berlandaskan pada amanat Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015. Kemudian, pada Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Solo, isu KHGT kembali menjadi perhatian dalam poin “Risalah Islam Berkemajuan.”
“Muhammadiyah menyadari bahwa pencapaian Kalender Hijriah Global Tunggal adalah agenda besar yang memerlukan upaya dan kerja keras dalam menghadapi berbagai rintangan,” tuturnya.
Syamsul menyatakan, Muhammadiyah hingga saat ini terus melakukan kajian mendalam tentang KHGT. Dengan melibatkan berbagai seminar, diskusi, dan pertemuan guna merumuskan implementasi konsep tersebut.
Keputusan final diharapkan akan dihasilkan pada Munas Tarjih Ke-32 yang diikuti oleh pakar, ilmuwan, ulama, dan intelektual dari berbagai lapisan masyarakat.
“Kami mengajak komponen masyarakat untuk menerimanya agar ada persatuan Islam. Muhammadiyah mengakui bahwa penerapan konsep ini akan menimbulkan berbagai pertanyaan dan kritik. Oleh sebab itu, perlu persiapan matang dan jawaban yang bersumber dari syariat Islam dan ilmu pengetahuan,” tandas Syamsul.
(AS)
