Surabaya, KLIKMU.CO – Muhammadiyah, khususnya Jawa Timur, tampaknya ingin menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik. Hal itu tecermin dalam komposisi struktur Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur periode 2022-2027 yang diumumkan di Aula Mas Mansyur Kantor Muhammadiyah Jatim, Jumat (10/3).
Politisi dari berbagai partai politik masuk dalam struktur LHKP PWM Jawa Timur periode 2022-2027. Mulai politikus Perindo Muhammad Mirdasy yang didapuk menjadi Ketua LHKP PWM Jatim berdampingan dengan politikus PAN Agung Supriyanto sebagai sekretaris.
Kemudian, ada Wakil Wali Kota Blitar Tjutjuk Sunaryo dari Partai Gerindra yang didapuk sebagai wakil ketua. Ada pula Sekretaris DPW PAN Khusnul Aqib, anggota DPRD Jatim Amar Syaifudin, lalu Ulul Azmi Rizal dari Partai Golkar, Shobikin Amin dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Syamsul Hadi dari PDIP, dan Suyoto dari Nasdem digandeng masuk dalam struktural.
LHKP PWM Jatim juga memasukkan para akademisi dan jurnalis senior Muhammad Ilham serta lainnya dalam struktural. Hal itu dimaksudkan sebagai penambah gairah dan untuk merawat nalar keilmuan.
Wakil Ketua PWM Jatim M. Khoirul Abduh mengatakan, selama ia adalah kader dan memiliki komitmen kuat terhadap Persyarikatan Muhammadiyah, apa pun latar belakang partai politiknya boleh masuk dalam struktural LHKP PWM Jatim.
“Struktur LHKP PWM Jatim 2022-2027 ini hampir semua partai politik masuk di dalamnya. Ada politikus dari PAN, PDIP, PSI, Perindo, Golkar, Gerindra, dan lainnya. Sepertinya minus dari politikus PKB yang saya ajak tidak mau,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abduh menekankan pentingnya setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah bisa didasarkan atau berbasis data. Buka semata berdasarkan statemen yang minim data sehingga argumennya mudah untuk dipatahkan.
“LHKP PWM Jatim akan melakukan berbagai kajian publik terkait ekonomi, politik, dan lainnya. Kita juga bakal melakukan berbagai survei politik menghadapi tahun politik 2024. Kita punya banyak orang kompeten di situ,” tegasnya.
Struktur LHKP PWM Jatim 2022-2027 tampaknya mengubah pendekatan lama dari Persyarikatan, yakni Muhammadiyah menjaga hubungan yang sama dengan semua partai politik, beralih Muhammadiyah menjaga kedekatan yang sama dengan partai politik. Hal itu tampaknya pilihan realistis bagi Persyarikatan.
Dengan begitu, Muhammadiyah berharap bisa menghadirkan banyak politikus yang negarawan. Mereka bisa berpolitik dengan penuh keadaban, bukan semata-mata transaksional.
“Meski Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, Muhammadiyah perlu mendorong kadernya untuk berkiprah di dunia politik. Karena kebijakan pemerintah tidak bisa lepas dari kepentingan politik,” ujarnya. (Aan Hariyanto/AS)
16 Comments