Surabaya, KLIKMU.CO – Masyarakat Indonesia akan kembali menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pemilihan ini ditujukan untuk memilih gubernur, wali kota, bupati, beserta wakilnya di sejumlah daerah secara serentak.
Pilkada tahun ini rencananya akan digelar pada 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) UM Surabaya Dede Nasrullah menyebut isu kesehatan menuju Indonesia Emas 2045 akan menjadi isu penting yang dibahas dalam pilkada tahun ini. Salah satunya adalah isu stunting dan kesehatan ibu anak.
Dede mengatakan, permasalahan stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Berdasarkan data Asian Development Bank, pada tahun 2022 persentase Prevalence of Stunting Among Children Under 5 Years of Age di Indonesia sebesar 31,8 persen. Jumlah tersebut menyebabkan Indonesia berada pada urutan ke-10 di wilayah Asia Tenggara.
Menurut data SSGI tahun 2023, angka stunting mengalami penurunan sebesar 21,6 persen dari tahun sebelumnya 2022 sebanyak 24,4 persen. Akan tetapi, penurunan ini masih belum sesuai dengan target yang akan dicapai oleh pemerintah di bawah 20 persen, bahkan target yang akan dicapai adalah sebesar 14 persen tahun 2024.
Selain itu, Data Bank Dunia atau World Bank mengatakan angkatan kerja yang pada masa bayinya mengalami stunting mencapai 54 persen. Artinya, sebanyak 54 persen angkatan kerja saat ini adalah penyintas stunting.
“Masalah stunting bukan semata persoalan tinggi badan, namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis, ketertinggalan dalam kecerdasan, dan kalah dalam persaingan,” terang Dede pada Senin (27/5/2024).
Menurut Dede, hal ini bisa memengaruhi badan dan otak anak. Data dari Kementerian Keuangan, anggaran program penurunan stunting 2023 kementerian/lembaga dialokasikan sebesar Rp 30 triliun.
Per September 2023, realisasi dari anggaran ini sebesar Rp 22,5 triliun atau 74,9 persen. Pemerintah pusat juga memberikan anggaran penurunan stunting melalui alokasi dana transfer keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp 16,56 triliun.
Anggaran ini terdiri atas insentif fiskal sebesar Rp 1,68 triliun, dana alokasi khusus fisik sebesar Rp 5,91 triliun, dan dana alokasi khusus nonfisik sebesar Rp 8,97 triliun. Selanjutnya, dana desa juga diarahkan antara lain program pencegahan dan penurunan stunting.
“Tentu ini dana yang besar dan harus berbanding lurus dengan pengurangan kasus stunting,” tegasnya.
Menurutnya, dalam menangani permasalahan stunting memang harus mengetahui terlebih dahulu akar permasalahannya dan seharusnya memang harus ditangani semenjak calon pengantin dan ibu hamil. Dengan begitu, anak yang dikandungnya mendapatkan nutrisi semenjak 1000 HPK (hari pertama kehamilan).
Ia menjelaskan, agar pencapaian penurunan stunting dapat menjadi lebih baik, orientasi program tidak lagi murni eradikasi berbasis treatment, tetapi fokus pada pencegahan.
“Pencegahan yang dapat dilakukan pada 1000 HPK, yaitu berfokus kepada ibu hamil dan calon pengantin baik secara pengetahuannya maupun gizi yang akan dikonsumsi oleh ibu hamil selama proses kehamilan,” tuturnya.
Menurut Dede, salah satu penyebab rendahnya penurunan stunting adalah belum ditemukannya model implementasi yang efektif untuk program yang telah ditetapkan. Dia melihat ada masalah dalam melakukan intervensi di lapangan sehingga program pencegahan stunting tidak berjalan dengan optimal.
“Melihat masih tingginya angka stunting di Indonesia sampai saat ini, saya berharap isu kesehatan ibu dan anak terutama stunting ini dapat diangkat dalam pilkada serentak yang nanti akan berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Penting bagi calon pemimpin nanti untuk merumuskan tata laksana penanganan stunting yang tepat sehingga terjadi keseimbangan asupan energi dan zat gizi,” tandas Dede.
(Uswatun/AS)
