KNPI Jangan Jadi Beban Negara

0
304
Dr. Sholikh Al Huda, M.Fil.I, sekretaris DPD KNPI Provinsi Jawa Timur 2017-2019. (Foto pribadi/Klikmu.co)

Oleh: Dr. Sholikh Al Huda, M.Fil.I *)

KLIKMU.CO

Apakah KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dapat disatukan? Pertanyaan ini menggelitik dan mengentak kesadaran para peserta diskusi webinar Rembuk Bareng OKP dengan tema “KNPI Terbelah Salah Siapa? OKP Menggugat” yang diselenggarakan oleh DPP Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) pada Ahad (4/4/2021). Acara ini dikuti sebagian ketua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tingkat pusat dan pengurus KNPI tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Pertanyaan tersebut tentu tidak hanya menjadi kesadaran peserta webinar, tetapi juga menjadi pertanyaan dan kegelisahan seluruh pemuda Indonesia yang waras di tengah kemelut dan konflik berkepanjangan kepengurusan DPP KNPI yang terpecah belah selama kurang lebih 10 tahun.

Konflik dan pecah belah DPP KNPI sangat menguras energi yang besar dan mubazir bagi kalangan pemuda dan stakeholder pemerintah Indonesia. Sehingga muncul opini pembubaran KNPI jika hanya menjadi beban kebangsaan masyarakat Indonesia.

Opini tersebut wajar dan dapat dipahami jika kita menyaksikan perilaku politik para pemuda Indonesia, terutama di kalangan elite kepemimpinan DPP KNPI yang seolah semakin asyik dengan konflik dan pecah belah ini. Sementara imbas konflik dan pecah belah DPP KNPI tersebut menjalar ke daerah, bahkan berpotensi konflik. Seperti yang terjadi di DPD KNPI Provinsi Riau yang saling tolak-menolak pelaksanaan Musda KNPI (GoRiau.com, 30/3/2021).

Selain itu, ada pembacaan lain terkait konflik dan pecah belah KNPI. Apakah konflik dan pecah belah KNPI ini sesuatu yang alami karena pertarungan gagasan idealis di kalangan kaum muda Indonesia?

Kalau latar konflik tersebut disebabkan pertarungan gagasan, saya optimistis langkah-langkah dan kerja-kerja penyatuan KNPI yang digagas oleh pemerintah (Menpora dan Menkum HAM) bersama para ketua DPP KNPI dapat terwujud.

Namun, jika konflik dan pecah bela KNPI bagian dari upaya by design pihak tertentu yang disengaja agar tidak terwujud kesatuan pemuda Indonesia dengan terus menjadi kompor kebenaran sepihak (claim truth) bagi versi DPP KNPI masing-masing sehingga menganggap versinya paling benar dan yang lain salah, saya sangat pesimistis bahkan dapat dikatakan sebuah utopis persatuan KNPI dapat terwujud di kalangan pemuda Indonesia.

Fenomena ini yang harus diwaspadai oleh para Ketum semua versi DPP KNPI yang ada. Sebab, jika pemuda Indonesia bersatu, dikhawatirkan dapat mengganggu kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Sehingga konflik dan pecah belah tersebut memang dipelihara, bahkan disemai terus-menerus. Pola tersebut mirip yang dilakukan era kolonialisme dengan strategi politik belah bambu (devide at empire).

Berdasarkan informasi yang tersebar di media saat ini terdapat lima versi  kepengurusan DPP KNPI.

  1. DPP KNPI versi Haris Pertama, hasil Kongres Ke-XV KNPI di Bogor, Desember 2018.
  2. DPP KNPI versi Noer Fajrieansyah, hasil Kongres Lanjutan Ke-XV di Bogor tahun 2018.
  3. DPP KNPI versi Abdul Aziz, hasil kongres di Hotel Borobudur Jakarta tahun 2018.
  4. Plt DPP KNPI versi Mustahuddin Wandy, pecahan dari kubu Haris Pratama hasil rapat pleno DPP KNPI di Hotel Ritz Carlton Jakarta, 7 Maret 2021.

5) Plt DPP KNPI versi Dian Assafri, pecahan dari kubu Abdul Aziz hasil rapat pleno DPP KNPI di Lorin Hotel Sentul Bogor, Maret 2021.

Fakta di atas menggambarkan betapa rapuh dan lemahnya konsolidasi organisasi pemuda Indonesia, yang muda sekali terpecah belah. Kelihatan pula orientasinya  lebih cenderung pragmatis untuk kepentingan individu dan golongannya daripada berorientasi untuk kemaslahatan pemuda Indonesia yang lebih besar. Situasi konflik dan pecah belah KNPI tersebut sebenarnya menjadikan beban kebangsaan daripada kemaslahatan kebangsaan.

Sebenarnya kita menantikan gagasan dan solusi-solusi strategis dan inovatif yang sangat diharapkan dari para pemuda Indonesia (KNPI). Bukan malah kita disajikan beragam konflik dan pecah belah DPP KNPI yang beragam kubu tersebut.

Namun, bagaimana kita berharap kepada mereka (KNPI)? Mengurus dirinya sendiri saja tidak mampu. Padahal, seharusnya keberadaan KNPI mampu memberikan solusi dan kontribusi bagi problem kebangsaan Indonesia.

Terutama Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030-2040. Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).

Demikian tulisan ini, semoga dapat menjadi refleksi semua kubu DPP KNPI dan kembali kepada jalan yang lurus ihdinas shirothol mustaqim yang akan melakukan kerja penyatuan KNPI. Selamat berjuang, semoga berhasil demi kemajuan pemuda Indonesia. Bravo pemuda Indonesia. (*)

 

*) Dr. Sholikh Al Huda, M.Fil.I

Sekretaris DPD KNPI Provinsi Jawa Timur 2017-2019, dosen UM Surabaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here