Komunitas Padhang Makhsyar #311: Menggagas Pemilu Humanis

0
766
Foto K.H.Nurbani Yusuf ( peci hitam) diambil oleh habibie

KLIKMU.CO

Oleh: Kyai Nurbani Yusuf*

Saya rekomendasikan khilafah–sebab Pemilu hanya melahirkan ketegangan sosial dan pemimpin yang tidak berkualitas berharga mahal—

^^
Jika hasil pemilu sudah diklaim curang lantas untuk apa diteruskan–bahkan ada caleg di Tidore yang meminta balik sumbangan karpet masjid karena jumlah suara dari jamaah tak sesuai janji–saatnya menggagas pemilu yang humanis, edukatif dan rekreatif yang bisa dinikmati segala umur. Syukur dengan biaya murah hasil maksimal.

Kerja dibawah tekanan dengan upah yang tidak sebanding. 50 orang lebih petugas kpps tewas. 32 orang dirawat di rumah sakit. 12 orang polisi meninggal. Dan banyak lagi lainnya yang mengalami depresi dan stres akibat kelelahan dan tekanan berat.

Inilah sistem pemilu yang katanya paling baik—paling kredibel dan paling cocok. Hingga kita harus berdarah-darah hanya untuk menentukan sepasang pemimpin yang kemudian disebut Presiden. Mungkin saatnya pula kita mencari sistem alternatif yang humanis dan murah tapi kredibel. Saya rekomendasikan khilafah sebagai sistem alternatif.

-^^
Petugas kpps hanyalah para relawan yang mewakafkan waktunya, pikirannya, tenaga bahkan keselamatannya. Sayang bila mereka terus ditekan dan dicurigai hanya kesalahan-kesalahan kecil sebagai manusia biasa yang capek dan lelah.

Kerja keras–kerja berat dibawah ancaman para timses yang siap setiap saat bisa menyergap dengan satu kata : curang. Saya pikir ini semacam kerja paksa atau kerja rodi. Dengan hasil yang sudah jelas : curang dan tidak pecus . Setiap relawan bekerja tanpa jaminan keamanan dan upah cukup.

Kemudian saya berpikir bagaimana jika para relawan kpps itu kemudian mengundurkan diri massal dan menyerahkan penghitungan suara kepada masing masing timses agar tak ada lagi curiga bahwa pemilu ini curang. Kenapa kita tidak saling menghargai dan memotivasi agar para relawan pemilu bekerja dengan baik, rileks dan apresiatif.

^^
Ke depan harus ada evaluasi yang komprehensif mulai dari legalitas UU sistem pemilu yang layak di bincang ulang sehingga menghasilkan model pemilu yang humanis–fleksibel–akuntabel–dan bisa dinikmati publik sebagai pesta rakyat di mana yang kalah dan yang menang bersuka cita tidak saling menghujat dan meledek …

*Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batu dan pegiat Komunitas Padhang Makhsyar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini