Kontroversi Pasal Penghinaan Lembaga Negara, Zainuddin Maliki: Kami Justru Membutuhkan Kritik

0
2349
Anggota Komisi X DPR Prof Zainuddin Maliki. (Istimewa)

KLIKMU.CO – Masuknya delik pasal penghinaan DPR dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) memperoleh tanggapan banyak pihak. Ada pihak yang menilai lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif (DPR), dinilai antikritik.

Menurut anggota DPR RI Fraksi PAN Prof Zainuddin Maliki, sebagai rumah rakyat yang diisi wakil rakyat, DPR justru membutuhkan banyak kritik untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja.

”Kami dari Fraksi PAN terbuka untuk menerima kritik. Kritik justru dibutuhkan DPR RI yang diisi oleh wakil rakyat,” kata Zainuddin Maliki, Rabu (9/10/2021).

Zainuddin Maliki menegaskan, sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, PAN berkomitmen untuk merawat dan menjaga kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi. Karena itu, lanjut dia, bagi PAN kritik seharusnya dijawab dengan kinerja, bukan ancaman penjara.

“Kritik akan kita terima dan kita jawab dengan peningkatan kinerja bukan dengan ancaman penjara,” ungkap mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.

Terhadap masuknya delik penghinaan terhadap lembaga negara dalam RUU KUHP, Zainuddin Maliki menyebut diperlukan kajian secara saksama.

“Jangan sampai menjadi pasal karet yang bisa dijadikan objek politisasi dan alat kriminalisasi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mencederai demokrasi,” pungkas anggota DPR dari Dapil Jawa Timur X itu.

Diberitakan sebelumnya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disahkan Presiden Jokowi memantik polemik. Itu tak lepas dari muncul pasal penghinaan presiden, wakil presiden, dan DPR atau lembaga negara. Padahal, MK pernah membatalkan pasal penghinaan presiden tersebut. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here