Kritik PP IPM Terkait Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2021

0
102
Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Periode 2020-2022 Nashir Efendi. (Dok pribadi/KLIKMU.CO)

KLIKMU.CO – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) turut bersuara atas kontroversi peraturan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Kemendikbudristek yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2021. Sebab, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu yang disorot adalah ketentuan sekolah yang mesti memiliki jumlah minimal 60 siswa.

Ketua PP IPM Nashir Effendi mengatakan, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban mutlak untuk menyelenggarakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pemerintah juga harus selalu hadir melayani kebutuhan pendidikan untuk kepentingan bangsa.

“Pendidikan merupakan aspek penting untuk bangsa demi menatap masa depan yang lebih maju. Hal kecil dalam membuat kebijakan di bidang pendidikan sangat berarti dampaknya untuk pendidikan dan masa depan secara keseluruhan,” kata Nashir.

“Ini mengisyaratkan kita semua, terutama pemerintah bersama Kemendikbudristek, agar benar-benar serius dalam menangani persoalan atau membuat kebijakan di bidang pendidikan,” lanjut pria yang baru saja menjabat itu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/9/2021).

Karena itu, PP IPM mengeluarkan 6 sikap resmi. Pertama, menurut Nashir, Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2021 pasal 3 ayat (2) telah mengkhianati amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (2) yang bunyinya “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Sebab, hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara.

Kedua, keputusan tersebut juga menampakkan bahwa Mendikbudristek Nadiem Makarim telah bersikap inkonsisten terhadap pernyataannya terkait pemerataan dan percepatan pendidikan.

“Ketiga, keputusan tersebut dirasa diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan. Karena seharusnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler justru dibutuhkan sekolah untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan,” jelasnya.

Keempat, pernyataan Mendikbudristek bahwa jumlah peserta didik yang rendah merupakan penanda bahwa para orang tua menganggap kualitas layanan dari sekolah-sekolah tersebut tidak sesuai harapan merupakan pernyataan keliru yang bersifat asumsi. Bukan berdasarkan kajian atau penelitian akademik yang memang layak dijadikan dasar pertimbangan.

Berikutnya, IPM melihat Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2021 pasal 3 ayat (3) poin c mendiskriminasi sekolah-sekolah swasta yang selama ini juga telah berperan meningkatkan pendidikan di daerah dimaksud tersebut. Karena selama ini banyak daerah yang sebelum ada sekolah negeri ditopang oleh sekolah-sekolah swasta. Jadi, tegas Nashir, seharusnya peraturan ini bisa berlaku bagi penyelenggara pendidikan, baik itu pemerintah maupun swasta.

“Karena itu, kami mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk menghapus pasal 3 ayat (2) pada Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2021 serta meninjau kembali pasal 3 ayat (3) poin c. Selain itu, kami sekali lagi mengingatkan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim agar lebih cermat dan tidak selalu menimbulkan kontroversi dalam menerbitkan keputusan,” tegasnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here