KLIKMU.CO – Maarif Institute kembali menggelar diskusi terbatas dengan tema “Agama, Kebudayaan, dan Moralitas Publik”. Acara yang diselenggarakan di kantor Maarif pada Rabu (11/9/2024) ini membincang isu
agama, kebudayaan, dan moralitas publik yang menjadi dasar tatanan kehidupan manusia.
Pertanyaan mendasar yang didiskusikan dalam roundtable discussion ini adalah apakah agama, kebudayaan, dan moralitas publik bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi? Bagaimana nilai-nilai etika dan moral bekerja di ruang-ruang kekuasaan, lalu bagaimana dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara?
Menjawab persoalan ini, salah satu narasumber Maarif House, Syamsul Arifin, menyampaikan pandangan mendalam terkait isu moralitas dan kepemimpinan di Indonesia.
Syamsul menekankan bahwa etika memiliki posisi yang lebih tinggi daripada hukum. Ia memberikan contoh bagaimana BJ Habibie yang memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai presiden pada saat itu meskipun secara hukum dia dibolehkan.
“Indonesia sangat kaya dengan etika dan nilai-nilai luhur. Sebagai bangsa, kita harus mempertahankan warisan ini dan mengingat bahwa etika merupakan refleksi dari apa yang baik dan buruk,” ungkap Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Narasumber lain, M. Izzul Muslimin, dalam paparannya mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam romantisme moralitas. Yakni, pemimpin dipilih berdasarkan karisma atau popularitas semata tanpa mempertimbangkan integritas dan kemurnian moralnya.
“Kita membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang kuat dan berjangka panjang, bukan pemimpin yang hanya mengandalkan pencitraan,” tambah Sekretaris PP Muhammadiyah itu.
Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan mendalam Izzul terhadap kondisi bangsa dan menunjukkan perlunya perbaikan signifikan dalam moralitas publik, terutama di sektor kepemimpinan.
Sementara itu, Riri Khariroh, aktivis perempuan dan ekofeminisme, menyoroti ketidakadilan gender yang terus berlangsung di masyarakat Indonesia.
Menurut Riri, tiga sektor utama yang dibahas dalam diskusi –agama, kebudayaan, dan moralitas publik– masih belum memberikan perhatian yang cukup terhadap isu kesetaraan gender.
“Budaya patriarki masih sangat kuat di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah Indonesia Timur. Dalam konteks moralitas publik, perempuan seringkali menjadi objek yang dikendalikan, alih-alih dilindungi,” ungkap Riri.
Maarif House edisi keempat ini dihadiri oleh berbagai narasumber. Di antaranya Ahmad Fuad Fanani (Peneliti, Kandidat Doktor ANU Canberra), Budi Asyhari-Afwan (Peneliti Budaya CRCS UGM), Dewi Candraningrum (Editor Buku Seri Ekofeminisme), Feby Indirani (Novelis, Inisiator Relax, It’s Just Religion), M. Izzul Muslimin (Sekretaris PP Muhammadiyah), Kusen (Budayawan), Media Zainul Bahri (Guru Besar Pemikir Islam UIN Jakarta), Riri Khariroh (Aktivis Perempuan dan Pendidik di PP Nihadlul Qulub), dan Syamsul Arifin (Guru Besar Sosiologi Agama UMM Indonesia).
Melalui diskusi yang mendalam dan interaktif, Maarif House edisi keempat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara agama, kebudayaan, dan moralitas publik.
Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mendorong dialog yang konstruktif dan mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di tengah masyarakat.
“Maarif House merupakan sarana yang kami ciptakan untuk mendorong diskusi terbuka dan konstruktif mengenai isu-isu publik yang penting bagi masyarakat. Melalui edisi keempat ini, kami berharap dapat memberikan wawasan baru dan mendorong pemikiran kritis mengenai hubungan antara agama, kebudayaan, dan moralitas publik,” ujar Direktur Eksekutif Maarif Institute, Andar Nubowo.
(*/AS)
