KLIKMU.CO – Maarif Institute turut bersuara atas sikap DPR yang melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024. Mereka menyebut situasi ini sebagai pembegalan Pancasila dan demokrasi.
Direktur Eksekutif Maarif Institute Andar Nubowo mengatakan, sejak era Reformasi, bangsa Indonesia telah melalui perjalanan panjang untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Kepentingan rakyat selalu ditempatkan sebagai prioritas utama.
Pancasila, sebagai dasar negara dan panduan moral, menjadi pedoman yang mengikat kita semua dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada setiap era, termasuk dalam masa demokrasi ini, suara rakyat harus menjadi yang terdepan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.
Namun, saat ini kita menyaksikan dengan keprihatinan yang mendalam bahwa semangat ini semakin tergerus oleh berbagai kasus yang mencederai nilai-nilai Pancasila. Banyak putusan yang tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, praktik jual beli kebijakan dan jabatan yang merajalela, serta semakin menguatnya oligarki, partokrasi, dan plutokrasi.
“Hal itu telah mengkhianati amanat reformasi dan demokrasi. Fenomena ini tidak hanya merusak tatanan politik nasional, tetapi juga menciptakan jurang ketidakadilan yang semakin lebar. Kepentingan segelintir elite politik dan ekonomi telah mengesampingkan aspirasi dan kebutuhan rakyat banyak,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima KLIKMU.CO, Kamis (22/8/2024).
Dia menyatakan bahwa situasi ini tidak dapat dibiarkan terus berlangsung. Ketika kepentingan rakyat semakin diabaikan dan nilai-nilai Pancasila dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat, kita berada di ambang kehilangan jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.
Oleh karena itu, Maarif Institute mengeluarkan pernyataan sikap yang berisi empat poin. Pertama, berdiri tegak membela Pancasila.
Menurut Anar, Pancasila harus dikembalikan pada posisinya yang sejati, sebagai landasan moral dan etika dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.
“Kami menolak segala bentuk manipulasi terhadap Pancasila yang bertujuan untuk melegitimasi praktik politik yang tidak adil,” tuturnya.
Kedua, menegakkan demokrasi yang berkeadilan. Andar menjelaskan, demokrasi Indonesia harus dibersihkan dari praktik-praktik korupsi, oligarki, plutokrasi, dan partokrasi yang hanya menguntungkan segelintir orang.
“Demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan,” tuturnya.
Ketiga, mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan. Menurut dia, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk dalam mengadili para pelaku kejahatan politik dan ekonomi yang merugikan kepentingan rakyat.
“Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya harus menjalankan tugasnya dengan independen, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun,” tegasnya.
Terakhir, menghimbau kepada masyarakat menjaga demokrasi. Masyarakat harus kembali mengambil peran aktif dalam menjaga demokrasi dan Pancasila.
“Kita tidak bisa lagi hanya diam menyaksikan ketidakadilan terjadi. Saatnya rakyat bersatu, bergerak bersama, dan mengawal setiap proses politik agar tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat,” terangnya.
Lebih dari itu, kata Anda, Maarif Institute menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi ke dalam setiap sanubari serta menjadi praktik kehidupan sehari-hari di Indonesia bagi kita semua elemen anak bangsa.
“Ketika Pancasila menghadapi upaya pembegalan untuk kesekian kalinya, kita mesti menyatu dan manunggaling Indonesia. Ketika hukum dan undang-undang menjadi alat untuk memberangus Pancasila dan demokrasi, kita perlu merapatkan barisan di belakangnya,” tegasnya lagi.
“Sekali lagi, dalam menghadapi ancaman oligarki, plutokrasi, dan partokrasi ini, semua elemen bangsa perlu teguh bersatu, bergerak, untuk imajinasi Indonesia yang demokratis, adil, makmur dan sejahtera,” tandasnya.
(*/AS)
