KLIKMU.CO – Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Lampung mendorong langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana di Provinsi Lampung. Dorongan itu disampaikan dalam Lokakarya Kemitraan Sektor Swasta dan CSO untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang diselenggarakan Mitra Bentala di Hotel Kyriad M2 Lampung, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan tersebut diikuti 35 peserta yang terdiri atas perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO), perusahaan, BUMN, dan lembaga pemerintah. Narasumber yang hadir antara lain Rizani dari Mitra Bentala, Bernad H Simanjuntak dari Forum CSR Lampung, dan Wahyu Hidayat dari BPBD Lampung. MDMC Lampung diwakili oleh Tri Priyo Saputro. Acara dibuka oleh Abraham Abkaman, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Lampung.
Lokakarya ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memperkuat peran dan kemandirian CSO dalam PRB. Selama ini, sinergi lintas sektor, terutama dengan pihak swasta, dinilai belum optimal. Karena itu, forum ini dirancang sebagai ruang dialog untuk membuka akses kemitraan, memperkuat jejaring, dan membangun pemahaman bersama tentang potensi kolaborasi dalam penanggulangan bencana.
Dalam forum tersebut, Tri Priyo Saputro dari MDMC Lampung mengusulkan dua langkah konkret kepada BPBD Lampung. Pertama, membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) di tingkat kabupaten/kota. Kedua, membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
“Kami mendorong BPBD Lampung agar mengadvokasi kepala daerah untuk mendukung dua inisiatif strategis ini. Pembentukan Forum PRB dan Sekber SPAB di daerah akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengurangan risiko bencana,” ujarnya.
Priyo menjelaskan, jika pembentukan Sekber SPAB di seluruh kabupaten/kota belum memungkinkan karena luasnya wilayah, maka prioritas dapat diberikan pada daerah-daerah yang termasuk zona merah rawan bencana.
“Intervensi ini perlu difokuskan di wilayah paling rentan agar hasilnya lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Selain mendorong pembentukan kelembagaan, MDMC Lampung juga menyoroti pentingnya data kebencanaan yang akurat dan mudah diakses. Priyo menilai data di portal InaRisk BNPB masih terbatas pada bentuk peta tanpa rincian detail.
“Terkait hal ini, kami memohon arahan BPBD serta meminta dokumen kontingensi dan kajian risiko bencana yang resmi dan detail sebagai acuan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Priyo menegaskan komitmen MDMC untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Ia berharap perusahaan dapat melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam seluruh siklus kebencanaan, mulai dari pengurangan risiko, mitigasi, kesiapsiagaan, hingga respon bencana.
“Sejak awal, MDMC sudah menjalankan peran dalam semua tahap penanggulangan bencana. Kami berharap kolaborasi dengan pihak swasta dapat diperluas dan diperkuat,” tuturnya.
Usulan MDMC tersebut mendapat sambutan positif dari Julian Arinaldi dari BPBD Lampung. “Forum PRB sudah terbentuk di tingkat provinsi. Jika akan dibentuk di tingkat kabupaten, ayo kita dorong bersama agar benar-benar menghasilkan aksi nyata. Untuk Sekber SPAB, kami sepakat dan akan mengusahakannya,” ujarnya.
Dukungan serupa juga disampaikan Wahyu Hidayat dari BPBD Lampung yang menyinggung peran PT Bukit Asam sebagai koordinator Satgas Bencana BUMN di Lampung. Ia berharap akan ada forum lanjutan yang mempertemukan perusahaan dengan NGO, seperti yang diusulkan MDMC Lampung.
Lokakarya ini menjadi momentum penting bagi penguatan kolaborasi lintas sektor. Usulan MDMC Lampung membuka peluang pelembagaan kerja sama di tingkat kabupaten dan sektor pendidikan. Jika Forum PRB dan Sekber SPAB benar-benar terealisasi, upaya pengurangan risiko bencana di Lampung akan menjadi lebih terstruktur, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan ketangguhan masyarakat di wilayah rawan bencana.
(Tri Priyo Saputro/AS)
