Oleh: Anang Dony Irawan
KLIKMU.CO
Tanggal 1 Oktober selalu kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Di mana pada 58 tahun lalu telah terjadi pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau G30S/PKI.
Itu merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia di mana PKI telah melakukan pemberontakan sebanyak dua kali setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu tanggal 18-19 September 1948 di Madiun dengan tokoh utamanya Muso dan 30 September 1965 di Jakarta atau Dewan Revolusi 1 Oktober 1965 yang diotaki oleh D.N. Aidit sebagai ketua CC PKI.
Keadaan bangsa Indonesia saat ini berada pada situasi yang sangat memprihatinkan, mencekam, mencemaskan, dan menimbulkan kegalauan yang luar biasa bagi warga negara yang menyadari akan situasi kebangsaan saat ini. Dengan kondisi bangsa saat ini setelah adanya reformasi, banyak naik “penumpang gelap”, baik yang naik kuda troya maupun kendaraan “tipuan” yang bernama demokrasi, HAM, dan pembelaan terhadap hak-hak rakyat. Mereka inilah yang bisa disebut kaum komunis.
Menurut Alfian Tanjung yang akrab dipanggil UAT, dalam bukunya Menangkal Kebangkitan PKI, sejak dibubarkannya PKI tanggal 12 Maret 1966 melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 hingga dasawarsa era reformasi, pertumbuhan dan perkembangan dan gerakan kaum komunis semakin mewujud, baik pola gerakan sampai aktivitas yang secara jelas mereka akui. Mereka sebagai pelanjut dari upaya-upaya pemenangan kepentingan ideologi dan politik kaum komunis dalam wujud aslinya Partai Komunis Indonesia (PKI):
1. Penataan gerakan dengan landasan kritik autokritik yang dibuat oleh Sudisman sebagai revisi dan konsep jalan baru yang dibuat D.N. Aidit dengan sebutan Organisasi Tanpa Bentuk (OTB).
2. Munculnya kelompok-kelompok studi sebagai kompensasi dari kebangkitan mahasiswa kiri setelah diberangusnya gerakan mereka pada Malari, sehingga mereka menjadi dominan dalam mengorganisasikan gerakannya melalui Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Lembaga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND), dan Front Mahasiswa Nasional (FMN).
3. Kemunculannya dimulai dengan adanya isu-isu kerakyatan dalam bentuk advokasi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Dari sini aroma komunisme semakin menyengat dengan pilihan kata, warna, dan lagu-lagu serta gaya yang ditampilkan saat kemunculan gerakannya.
4. Melakukan beragam kegiatan yang sangat beragam dengan tujuan memantapkan ideologi perjuangan komunisme, kaderisasi, infiltrasi, penguasaan sentra-sentra strategis, dan melakukan segala yang bisa mengeksiskan kembali gerakan komunis.
5. Dengan dibebaskannya kaum komunis dari ‘universitas’ Pulau Buru membuat mereka menginginkan adanya wadah formal yang bisa dipakai dalam mengakomadasi politiknya, misalnya adanya PRD.
6. Tidak hanya membentuk ormas-ormas dan partai politik, kaum komunis juga melakukan penguasaan jaringan. Hal ini sangat terasa di kalangan jurnalis. Apabila kita mengingatkan akan adanya ancaman kebangkitan komunisme, bisa dipastikan kegiatan tersebut akan sepi dari pemberitaan. Bahkan tidak ada sama sekali pemberitaan tersebut.
7. Secara terbuka saat ini kemunculannya, bahkan ada terbitan buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, Anak PKI Masuk Parlemen, penghapusan sejarah PKI dalam buku-buku sejarah sekolah, sampai pada dijualnya atribut PKI secara terbuka di berbagai tempat, dan tuntutan rehabilitasi dan kompensasi yang mereka lakukan. Salah satunya adanya tuntutan pencabutan terhadap Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
8. Adanya keberhasilan mereka yang perlu dicatat, diamandemennya Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Munculnya kader-kader PKI di berbagai kegiatan, baik secara lokal maupun nasional. Bahkan berperan pula dalam kancah internasional.
10. Kondisi dan situasi yang secara langsung maupun tidak langsung yang mendukung suburnya perkembangan paham ideologi komunisme di kalangan masyarakat luas. Hal ini harus diakui secara sadar dan selanjutnya disikapi secara profesional dan konstitusional. Sayangnya kondisi saat ini tidak disadari masyarakat kita.
Kesadaran akan kebangkitan paham dan ideologi komunis di kalangan masyarakat sebenarnya sudah cukup luas, tetapi masih bersifat personal dan situasional. Belum terorganisasi dan dikelola dengan baik.
Apalagi mereka akhir-akhir ini masih mengupayakan unruk membalikkan fakta bahwa anggota PKI sebagai korban kekejaman pelanggaran HAM berat. Sehingga mereka terus menyuarakan agar pemerintah Indonesia untuk meminta maaf atas kekejaman yang dilakukan kepada PKI. Tentu hal ini akan membuat situasi kehidupan kebangsaan Indonesia yang tidak kondusif.
Untuk tetap menjaga agar paham dan ideologi komunis tidak bangkit Kembali, penguatan payung hukum dan penegakan hukumnya senantiasa dilakukan. Karena mereka menginginkan untuk eksis kembali. Jangan biarkan mereka kembali tumbuh dan dibiarkan tumbuh.
Dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang religius dan sudah menjadi kepribadian bangsa. Tidak dicabutnya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 merupakan jalan yang harus ditempuh sebagai pedoman dalam menangkal kebangkitan paham dan ideologi komunis di Indonesia. (*)
Anang Dony Irawan
Peminat Sejarah, Wakil Ketua PCM Sambikerep, Dosen UM Surabaya
