Oleh Iqbal Firdaus Ahmad
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya
Penegakan hukum yang adil merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas negara serta membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Tanpa penerapan hukum yang tegas dan tidak memihak, keadilan hanya menjadi ide kosong yang gagal memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan hukum didasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) yang berlaku, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat.
Supremasi Hukum yang Harus Dijaga
Supremasi hukum perlu dipelihara agar tidak ada pihak yang kebal hukum—baik individu, kelompok, maupun instansi pemerintah. Jika hukum hanya diterapkan secara ketat kepada masyarakat bawah namun longgar kepada mereka yang berada di atas, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan runtuh.
Oleh karena itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan integritas tinggi, tanpa intervensi kepentingan politik atau ekonomi.
Hukum sebagai Alat Kesejahteraan
Hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Peraturan yang terbuka dan adil menciptakan iklim yang mendukung kemajuan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, serta keseimbangan kehidupan sosial.
Sebagai contoh, undang-undang ketenagakerjaan seharusnya melindungi hak-hak pekerja sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan dalam UUD.
Tantangan dalam Penegakan Hukum
Meskipun hukum telah ditetapkan, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti korupsi, ketidakadilan dalam sistem peradilan, dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Banyak kasus menunjukkan bahwa hukum masih sering dipermainkan oleh oknum yang memiliki kepentingan pribadi.
Oleh karena itu, reformasi hukum harus terus dilakukan guna memperbaiki sistem yang tidak transparan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Studi Kasus: Korupsi di Indonesia
Salah satu contoh nyata pentingnya penegakan hukum yang adil adalah kasus korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia. Korupsi merupakan persoalan serius yang merugikan negara dan masyarakat. Salah satu kasus besar yang menyita perhatian publik adalah skandal korupsi e-KTP, di mana sejumlah pejabat terlibat dalam penyalahgunaan dana proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik.
Akibat praktik korupsi ini, negara mengalami kerugian besar dan masyarakat dirugikan dari segi pelayanan administrasi kependudukan. Dalam penanganan kasus tersebut, beberapa terdakwa dijatuhi hukuman berat, sementara pihak lain justru mendapat hukuman ringan.
Ketimpangan ini menimbulkan anggapan bahwa hukum masih bisa dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi. Seharusnya, semua pelaku tanpa terkecuali dikenai hukuman sesuai UUD dan peraturan yang berlaku.
Penerapan hukum yang adil dan sejalan dengan UUD adalah elemen penting dalam mewujudkan negara yang demokratis dan berkeadilan. Pemerintah wajib menjamin bahwa hukum berlaku untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
Selain itu, sistem hukum harus terus diperbaiki agar lebih efisien, transparan, dan berpihak pada keadilan. Jika penegakan hukum dilakukan dengan baik, maka Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang lebih maju, aman, dan sejahtera. (*)
