Muhammadiyah dan Relasi Kekuasaan

0
8
Kiai Nurbani Yusuf, dosen UMM, pengasuh komunitas Padhang Makhsyar. (Foto Klikmu.co)

Oleh: Dr Nurbani Yusuf MSi

KLIKMU.CO

Sebagai Ketua Ranting, urusan saya bukan dengan Pak Gubernur, Para Menteri, apalagi Pak Presiden. Ketinggian …

Saya tak kenal Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Anies, atau orang besar dan hebat lainnya meski namanya sering disebut.

Di ranting, kami tidak ngurusi pilpres, apalagi kecurangan pemilu atau urusan-urusan negara yang besar lainnya, sungguh kami tak paham. Sebab itu kami di ranting tak ada kemampuan membahas hal-hal besar di luar tugas dan amanah musyawarah ranting setahun lalu yang dibebankan kepada kami untuk lima tahun ke depan.

Kami membangun relasi kekuasaan yang sekufu: Ketua RT, Ketua RW (semacam camat atau wali kota), para Kepala Dusun (semacam gubernur), para Kepala Urusan (semacam menteri), hingga Bapak Kepala Desa. Kebetulan sekretaris ranting juga merangkap sekretaris desa, ada tiga kepala urusan dari tujuh kepala urusan adalah kader Muhammadiyah.

Ada banyak hal yang bisa disinergikan –yang berkata bahwa Muhammadiyah tak butuh pemerintahan tandanya tak pernah ngurus Muhammadiyah, hubungan baik dengan pemerintahan desa sungguh sangat banyak manfaat, Muhammadiyah di ranting sangat membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan pemerintahan desa. Mulai dari perizinan membangun mushala, masjid, TPQ, rumah tahfidz, hingga bantuan jamaah Muhammadiyah yang kurang mampu dan segala urusan lain bersangkut dakwah persyarikatan di desa.

Dengan kepala urusan kesra atau modin kami melakukan kerjasama dalam perawatan jenazah, memberi masukan tentang pengelolaan zakat di kampung, hingga urusan memberi masukan data masyarakat yang layak mendapat bantuan sosial.

James Peacok memberi ilustrasi tentang relasi kekuasaan dan komunitas berpengaruh signifikan terhadap corak dan karakter gerakan. Bahwa tak pernah ada dalam sejarah perlawanan berujung pemberontakan bisa menghasilkan yang positif sebagaimana ditulis para sejarawan Philip K. Hitti dan Mac Iver. Sebab itu Kiai Dahlan memberi corak kooperatif di Muhammadiyah.

Di desa juga ada pilkades. Riuh politiknya juga sangat kental, beberapa calon kepala desa juga ada yang berasal dari jamaah, tetangga bahkan kerabat. Sebab itu kami harus dewasa, bijak, objektif, dan proporsional dalam bersikap mulai dari bentuk dukungan hingga pasca pilihan termasuk riak protes dari pendukung dan calon yang kalah, semuanya membutuhkan energi dan tidak jarang menguras emosi.

Pak Lurah atau Kepala Desa sering shalat jamaah Dhuhur dan Ashar di masjid, pun dengan para Kepala Urusan. Setiap hari raya kami para pimpinan ranting selalu datang silaturahmi bersama keluarga makan ketupat sayur dan opor. Beberapa kami juga diundang di acara desa mulai dari pengajian, musrenbangdes, peringatan hari besar, hingga nglencer.

Bersama ibu PKK, ibu-ibu Aisyiyah sering mengadakan dan menyinergikan kegiatan bersama mulai dari posyandu lansia setiap bada Jumat, karang taruna, Pemuda, dan NA juga membaur bersama dalam berbagai aktivitas HIPAM LMDH dan kegiatan lainnya.

Yang saya pahami, warga Muhammadiyah itu bukan kawanan pemberontak atau bughat.

Muhammadiyah itu inklusif, progresif, dinamis, terbuka, senang membantu, dan bisa bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, agama, ideologi, atau ras.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini