Muhammadiyah tentang Pelarangan FPI: Pemerintah Harus Bersikap Adil

0
716
Foto istimewa

KLIKMU.CO – Muhammadiyah melalui Sekretaris Umum Abdul Mu’ti menanggapi pelarangan  simbol dan atribut Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia yang diputuskan pemerintah, Rabu hari ini (30/12/2020).

Menurut Mu’ti, kalau alasan pelarangan FPI karena tidak memiliki izin atau surat keterangan terdaftar (SKT) sudah habis masa berlakunya, organisasi itu sudah dengan sendirinya dapat dinyatakan tidak ada atau ilegal.

Jadi, sebenarnya pemerintah tidak perlu membubarkan karena secara hukum sudah bubar dengan sendirinya. “Cuma, masalahnya kenapa baru sekarang?” tegas Mu’ti.

Meski demikian, Mu’ti berharap pemerintah tidak tebang pilih. Pemerintah harus adil. Jangan hanya tegas kepada FPI. Kalau ternyata ada ormas lain tidak memiliki SKT, ormas itu juga harus ditertibkan.

“Demikian halnya kalau ada ormas yang kegiatanya meresahkan masyarakat, suka melakukan sweeping dan main hakim sendiri. Semua harus ditindak tegas. Hukum harus ditegakkan pada semuanya,” papar tokoh asal Kudus tersebut.

Namun, Mu’ti juga meminta masyarakat tidak perlu menyikapi dan bereaksi berlebihan. Yang dilakukan pemerintah bukanlah tindakan anti-Islam. Tapi menegakkan hukum dan peraturan.

“Yang penting pemerintah berlaku adil. Jangan hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi membiarkan ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan. Tegakkan hukum dan keadilan untuk semua,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah secara resmi melarang kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam (FPI). Aparat penegak hukum akan mengambil langkah apabila masih ada kegiatan yang memakai simbol FPI.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (30/12/2020).

Berikut isi pengumuman selengkapnya.

Menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam.

  1. Menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan.
    2. Front Pembela Islam sebagai organisasi yang secara de jure telah bubar pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman-ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.
    3. Melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam
    5. Meminta kepada masyarakat;
    a. Untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam
    b. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam
    6. Kementerian/lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    7. Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020. (AS)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here