PAN-PKS Usulkan Lockdown Total

0
141
Spanduk lockdown yang terpasang di daerah Tangerang. (Istimewa)

KLIKMU.CO – PAN meminta pemerintah pusat segera melakukan kajian dan pemetaan sebagai acuan penentuan sikap atas melonjaknya kasus Covid-19 belakangan ini. Jika memungkinkan, pemerintah perlu menerapkan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Kenapa pemerintah pusat belum berani menerapkan karantina wilayah secara total, padahal kasus Covid-19 sudah kian mengkhawatirkan. Makanya perlu diambil langkah untuk melakukan PSBB atau karantina wilayah dengan kajian-kajian yang komprehensif. Jangan tunggu sampai pandemi ini makin parah,” ujar Guspardi, anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Rabu (23/6/2021).

Ia menjelaskan, kajian yang dimaksud adalah pemetaan dan penentuan daerah-daerah yang memungkinkan untuk diterapkan karantina wilayah karena sudah menjadi zona merah. Juga kesiapan infrastuktur penunjang di daerah tersebut.

Sebab, menurutnya, sejauh ini dalam penanganan pandemi, pemerintah pusat selalu pecah fokus. Pemerintah lebih mengedepankan perputaran ekonomi ketimbang mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Padahal, jika angka kasus berangsur melandai, roda perekonomian akan pulih dengan sendirinya.

“Harusnya tidak begitu. Kalau ekonomi yang jadi fokus, penyelesaian pandemi tak berbanding lurus,” tegasnya.

Untuk itu, dia berharap pemerintah segera mengkaji dengan saksama penerapan karantina wilayah total atau PSBB untuk diterapkan di beberapa daerah, terutama daerah yang zona merah.

“Kebijakan ini diperlukan guna memperlambat penyebaran dan dapat menahan pandemi menjadi lebih ekstrem. Pemerintah jangan terlambat menentukan kebijakan karena dampaknya akan berbahaya untuk menghindari risiko akan lebih banyak lagi nyawa yang terancam,” pungkasnya.

Senada, PKS juga meminta pemerintah agar memberlakukan PSBB guna mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di zona-zona merah. “Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Akibatnya lonjakan kasus Covid-19 sulit dikendalikan. Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total,” kata anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Netty dalam keterangan media, Rabu (23/6/2021).

PSBB diatur melalui UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan aturan lebih lanjut terkait PSBB melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Menurut legislator dapil Jawa Barat VIII ini, pandemi akan efektif dikendalikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tegas, dan melibatkan partisipasi luas masyakarat. “Masyarakat harus dipaksa agar disiplin prokes melalui aturan yang ketat dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan setengah hati, masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan pandemi akan abai dan tidak peduli. Opsi pemberlakukan PSBB seperti di awal pandemi harus diambil. PSBB ketat yang diterapkan di Jakarta dulu, terbukti mampu menurunkan angka kasus secara signifikan,” tambahnya.

Menurutnya, jika tak segera diambil kebijakan yang lebih ketat, kasus Covid-19 di tanah air bakal semakin buruk. “Jangan sampai kita mengalami seperti India dan Malaysia yang kewalahan kendalikan pandemi. Laksanakan strategi tarik rem dengan pemberlakuan PSBB minimal dalam masa 14 hari,” terangnya.

Apalagi, kata Netty, saat ini banyak anak-anak sebagai kelompok rentan yang sudah terpapar Covid-19. “Aturan yang ketat dan tegas dalam penerapan prokes harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan faskes yang memadai, termasuk untuk anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih spesifik. Pemerintah tidak boleh lamban bertindak guna mengantisipasi antrean bahkan penumpukan pasien di IGD karena ruang perawatan penuh,” ujarnya.

Presiden Tolak Lockdown

Sementara itu, Presiden Jokowi memandang bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan pengendalian Covid-19 yang paling tepat dalam situasi saat ini. Sebab, dinilai bisa mengendalikan Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat. Baik PPKM mikro maupun lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat sehingga tidak perlu dipertentangkan.

“Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat,” imbuhnya.

Untuk itu, presiden meminta kepada segenap unsur pimpinan daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk meneguhkan komitmennya dalam mempertajam penerapan PPKM mikro. Menurutnya, posko-posko Covid-19 yang telah ada di masing-masing wilayah desa atau kelurahan harus dioptimalkan.

“Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Kedisiplinan 3M menjadi kunci, dan menguatkan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) hingga di tingkat desa. Oleh sebab itu, mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini,” jelasnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here