Pemerintah Kembali Impor Vaksin PMK, DPR Minta Distribusi Dipercepat

0
55
Vaksin PMK pada hewan ternak. (tvonenews.com)

KLIKMU.CO – Pemerintah terus mengantisipasi merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) jelang Idul Adha. Salah satunya dengan kembali mengimpor vaksin PMK. Selain itu, program vaksinasi juga digencarkan.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, vaksinasi merupakan salah satu upaya menekan penularan virus PMK. Selain itu, pemerintah juga membatasi mobilitas sapi atau hewan ternak lainnya.

“Ketentuannya, hewan ternak di zona merah kasus PMK hanya bisa didistribusikan di sesama zona merah. Begitu pun hewan ternak di zona kuning dan hijau,” kata Wapres seusai meresmikan kampus Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (Pusiba) di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/6/2022) sebagaimana dikutip dari Jawa Pos.

Menjelang Idul Adha, Ma’ruf Amin pun berpesan kepada para pedagang hewan kurban untuk memastikan hewan yang mereka jual benar-benar sehat. ’’Kami meminta tempat pemotongan dan pemasaran supaya mengawasi jangan sampai ada (hewan kurban) yang sakit, kemudian dijual di pasar,’’ tegasnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun sudah mengeluarkan fatwa tentang hewan kurban di tengah wabah PMK. Salah satu isinya, hewan kategori sakit ringan PMK tetap sah untuk jadi hewan kurban. Namun, hewan yang sakit berat sampai tidak bisa berdiri dan hampir mati tidak sah untuk dijadikan hewan kurban.

Dari Senayan, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar terus mengantisipasi merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkiti hewan ternak di sejumlah daerah. Salah satunya lewat memasifkan vaksinasi di berbagai kawasan. Khususnya di zona merah.

“Distribusi vaksin harus dilakukan cepat, masif, dan merata ke berbagai kawasan. Hal ini guna mencegah meluasnya penyebaran virus PMK yang mutasinya sangat cepat. Sebentar lagi ada momentum Idul Adha yang mana kebutuhan masyarakat akan hewan qurban juga meningkat,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya di laman resmi DPR RI, Rabu (22/6/2022).

Per Selasa (21/6/2022) Satgas PMK Kementerian Pertanian melaporkan sebanyak 214.994 hewan telah terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku. Menurut Netty, jumlah hewan terjangkit akan semakin besar jika pemerintah lambat dalam menangani masalah ini.

“Kondisi ini bukan hanya merugikan para peternak di desa-desa, namun juga meresahkan masyarakat yang akan menyembelih hewan qurban. Selain sulit didapat, tingkat kesehatan hewan juga membuat masyarakat cemas. Perayaan Idul Adha jadi kurang kondusif,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah agar memastikan tersedianya vaksin yang memadai untuk segera didistribusikan ke berbagai wilayah dan kota yang belum mendapatkan jatah vaksin.

“Apa kendala pemerintah dalam pengadaan dan distribusi vaksin sehingga masih ada wilayah yang belum mendapat vaksin? Ini kondisi darurat yang harus diprioritaskan,” tegas anggota Fraksi PKS itu.

Selain itu, Netty juga meminta pemerintah agar memutus rantai penularan PMK pada hewan, seperti mengetatkan mobilisasi hewan ternak yang datang dari luar daerah, serta memastikan hewan yang ada di suatu daerah negatif dari penyakit mulut dan kuku.

“Pemerintah perlu memikirkan tersedianya alternatif obat untuk meredakan penyakit dan menyembuhkan hewan yang terjangkit virus PMK,” tambahnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here