Malang, KLIKMU.CO – Papua yang menjadi provinsi paling timur di Indonesia mengalami konflik berkepanjangan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejak masa penjajahan Belanda. OPM yang didirikan pada 1965 punya kepentingan untuk memperoleh kemerdekaan bagi Papua Barat.
Hingga kini, konflik itu telah menelan banyak korban jiwa dan menyebabkan ketegangan yang terus berlanjut antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis.
Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Syasya Yuania Fadila Mas’udi menyatakan, konflik ini berasal dari penyatuan Irian Barat ke Indonesia pada 1969 melalui Pepera yang dianggap oleh beberapa pihak tidak mewakili keinginan mereka. Hal ini memicu pembentukan OPM dan konflik dengan pemerintah Indonesia.
Untuk mencari solusi yang tepat dalam konflik OPM di Papua tersebut, Syasya menyampaikan bahwa perlu dilakukan pendekatan yang berfokus pada dialog terbuka dan saling pengertian antara pemerintah dan OPM.
“Banyak yang berpendapat bahwa pendekatan yang seharusnya diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Papua ini adalah pendekatan budaya. Menurut saya pribadi, perlu ada pemahaman yang lebih dari pemerintah Indonesia terhadap apa yang sebenarnya diinginkan oleh saudara-saudara kita di Papua. Apakah memang pembangunan yang bersifat materialistis yang mereka butuhkan atau yang lain,” papar Syasya dalam keterangannya, Kamis (25/4/2024).
Selain itu, organisasi internasional seperti PBB dapat memfasilitasi dialog dan memberikan bantuan teknis dalam penyelesaian konflik di Papua. Menurut dia, dukungan dari negara-negara mitra penting untuk mempercepat proses tersebut melalui kerjasama dan kolaborasi.
Pihak ketiga yang menjadi mediator harus pihak yang tidak memiliki kepentingan apapun terhadap konflik yang terjadi. Dalam hal ini, mungkin bisa menunjuk Swiss sebagai negara yang netral. Tetapi proses mediasi tidak akan mungkin terjadi apabila salah satu pihak tidak mau duduk bersama untuk membicarakan solusi terbaik bagi mereka.
Meski terlihat sederhana, menurut Syasya, penyelesaian konflik OPM di Papua cukup rumit. Kurangnya kepercayaan dan ketegangan bertahun-tahun membuat negosiasi menjadi sulit. Kepentingan politik dan ekonomi kompleks juga menjadi penghambat. Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan.
Untuk mengakhiri konflik OPM di Papua, Syasya menegaskan perlunya dialog, negosiasi, dan otonomi khusus. Inspirasi dari penyelesaian konflik Aceh bisa diterapkan, tetapi setiap konflik memiliki konteksnya sendiri.
Ia pun berharap konflik yang berlarut-larut di Papua bisa diselesaikan dengan win-win solution. “Bukan dengan memaksakan salah satu pihak untuk setuju dengan keinginan pihak lainnya,” tandasnya.
(Wildan/AS)
