KLIKMU.CO – Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia ( DDII) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional ( RAKORNAS) di Asrama Haji Yogyakarta, Selasa, 7 Januari 2020.
Hadir sebagai salah satu narasumber adalah Prof. Dr. Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (2019-2024), yang sekaligus tokoh di Muhammadiyah. Dalam kepengurusan saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Muhammadiyah.
Dalam mengawali pembicaraan beliau menyampaikan kepada peserta rakornas bahwa DDII bukanlah organisasi asing baginya
“Saya sebetulnya tidak asing dengan Dewan Da’wah, karena ayah saya orang Masyumi, almarhum ayah saya aktif di Masyumi, setelah Masyumi bubar tahun 1961, kemudian aktif di Muhammadiyah sedang aktivitas politiknya pindah ke PNI. Menjadi penasehat Pemuda Marhaen. Memang jarang orang masyumi yang pindah ke PNI seperti ayah saya.
I.J Kasimo itu tokoh Partai Katolik kawan dekat pak Natsir, sedangkan partai katolik adalah salah satu mitra koalisi Masyumi. Itu sebagai bukti bahwa Masyumi tidak memilik egenda mendirikan negara Islam.” ujar Menteri Muhadjir mengawali, yang spontan mendapat tepuk tangan riuh gerrrr dari peserta .
“Dan Muhammadiyah mendapat keuntungan dari bubarnya Masyumi, karena orang-orang Masyumi sebagian masuk ke Muhammadiyah. Jadi kalau Masyumi nggak bubar, rasanya Muhammadiyah juga nggak jadi besar,” ujar Menteri, antara serius dan berseloroh.
Bercerita tentang Masyumi, Menteri Muhadjir mengatakan, tokoh-tokoh Masyumi seolah-olah berada diluar perjuangan nasional dan terkesan Anti Pancasila. Padahal itu tidak benar. Pak Natsir yang saya tahu, tidak pernah sekalipun keluar kalimat dari beliau anti Pancasila. Apalagi pak Kasimo. Maka menjadi tanggungjawab kita semua sekarang ini untuk meluruskan sejarah.
Mengenai Pancasila, menurut Menteri Muhadjir, itu adalah sebuah ideologi yang berdasarkan kesepakatan. “Yang saya belum lihat adalah ekonomi Pancasila yang dirumuskan ummat Islam. Padahal Pancasila lahirnya dari ummat Islam. Dan mayoritas rakyat Indonesia adalah ummat Islam. Jadi, ya mestinya jangan biarkan ekonomi Pancasila ini dikuasai oleh sistem/ideologi diluar Pancasila.
Menteri Muhadjir menyinggung soal teknologi digital yang menggunakan “kotak kecerdasan buatan”. Sekarang ini seluruh orang menggunakan smartphone yang didalamnya sudah dimasukkan kecerdasan logaritma.
“Kecerdasan ini penting tapi juga bisa membahayakan. Jadi misalnya seseorang sekali membuka situs porno, maka smartphone akan menghadirkan data itu secara terus menerus kepada tuannya. Begitu juga jika yang dicarinya kata “radikalisme” maka si tuannya pun akan terus menerus dimasuki bacaan tentang radikalisme. Jadi ini kan bahaya, karena mengarahkan dan membentuk persepsi manusia secara sadar dan tidak sadar. Salah satu risiko bahayanya adalah pecahnya persatuan,” papar Menteri Muhadjir sambil menanyakan, “Apakah Dewan Da’wah sudah memanfaatkan kecerdasan buatan ini dalam dakwahnya? Saya tidak tahu, tetapi ini penting untuk segera dimanfaatkan karena generasi milenial sekarang ini sangat bergantung pada smarphone. Kalau masih bertahan dengan cara konvensional, saya nggak tahu apakah Dewan Da’wah bisa bertahan atau tidak”.
Menyinggung persoalan Pembangunan Manusia dan kebudayaan, Menteri Muhadjir yang banyak menyitir ayat Al-Qur’an dalam penjelasannya, mengatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari negara. Kalau keluarga beres, negara beres. Kalau banyak keluarga yang berantakan, maka negara juga berantakan. Maka dalam pembangunan manusia Indonesia yang dikembangkan, Menteri Muhadjir pun berterus terang tengah mengembangkan konsep pelatihan pra-nikah. Mudah-mudahan Muslimat Dewan Da’wah juga dapat mengambil peran dalam pelatihan pra-nikah ini,” ujarnya.
Sambil memperlihatkan diagram presentasinya berjudul “Siklus Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” yang menurutnya diadaptasi dari ayat-ayat Al-Qur’an, menurutnya, “Ini menunjukkan siklus manusia dan bagaimana kita berusaha meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berkebudayaan. Islam juga memiliki kebudayaan, maka hiasilah kebudayaan Indonesia dengan kebudyaaan Islami. Ini sah-sah saja.
Persoalan yang penting diatasi menurut Menteri Muhadjir adalah lahirnya anak-anak stunting. Dalam istilah bahasa Jawa disebut “kecentet” alias kerdil. Istilah ini tidak ditujukan untuk fisik, tetapi tentang perkembangan otak. Anak-anak stunting ini terbentuk sejak dalam masa kehamilan, tetapi bisa juga terjadi stunting pada masa perkembangan dan dewasa, misalnya karena anemia atau karena diet yang terlalu ketat.
“Persoalan yang sekarang ini disorot dan menjadi program pengembangan manusia di dunia adalah karena banyaknya terlahir anak-anak berkondisi stunting dan yang menjadi stunting dimasa perkembangan. “Anak2 stunting ini kalau dididik atau disekolahkan setinggi apapun mereka tidak akan berkembang,” ujarnya.
Menteri Muhadjir juga mengurai kriteria/nilai yang perlu diterapkan, berdasarkan:
1. Kebenaran objektif (science).
2. Logika (baik atau buruk)
3. Etika dan Estetika
Terkait dengan situasi manusia Indonesia, menurut Menteri Muhadjir Indonesia akan mengalami bonus demografi tahun 2035, dimana penduduk angkatan kerja (usia produktif; 18-45th) surplus.
“Dan ini harus diantisipasi dari sekarang. Kalau angkatan kerja surplus namun lapangan kerja kurang, ini akan mengakibatkan beban negara sangat berat,” ujarnya.
Maka melihat siklus tersebut, yang diperlukan Indonesia sekarang ini adalah modal kerja untuk membangun infrastuktur. Pembangunan infrastruktur ini tujuannya bukan untuk memudahkan atau meringkas perjalanan agar waktunya lebih pendek (contoh jalan tol Jakarta – Surabaya), tetapi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di sepanjang wilayah yang dilalui jalan tol. Diharapkan adalah bertumbuhannya usaha masyarakat, pabrik, perkantoran, dan lain-lain yang nantinya sangat diperlukan untuk menghadapi bonus demografi di tahun 2035.
Demikian catatan sementara dari
kunjungan Menteri Muhadjir di Rakornas Dewan Da’wah. Beliau berharap, pertemuan ini bukan satu kali saja, tetapi menjadi pembuka untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Beliau juga berjanji akan membantu memfasilitasi dan menyalurkan keperluan-keperluan Dewan Da’wah sejauh yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia.(Yuddy/Humas Dewan Da’wah/Den Peyi).
