Pro-Kontra Gelar Guru Besar Megawati dari Universitas Pertahanan RI, Pantaskah?

0
1058
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan diberi gelar Guru Besar Tidak Tetap oleh Universitas Pertahanan (Unhan). (Istimewa)

KLIKMU.CO – Ketua Umum PDIP yang sekaligus Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri bakal mendapatkan gelar guru besar atau profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan RI (Unhan). Rencananya, Unhan akan menganugerahi gelar profesor kehormatan kepada Megawati melalui sidang senat terbuka yang akan digelar pada Jumat (11/6/2021).

Rencana penganugerahan itu diumumkan langsung melalui akun Instagram Unhan @unhan_ri.

“Universitas Pertahanan RI (Unhan RI) pada hari Jumat (11/6/2021) dijadwalkan akan menggelar Sidang Senat Terbuka dalam Rangka Pengukuhan Gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) ) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI kepada Presiden Kelima RI, Ibu Megawati Soekarnoputri,” tulis akun Instagram Unhan.

Sontak, rencana penganugerahan guru besar itu viral. Bahkan, menjadi perbincangan hangat di Twitter. Nama Megawati Soekarnoputri menjadi sorotan di Twitter. Setidaknya ada 1,736 Tweets yang menyematkan Megawati di Twitter hingga memuncaki trending topic pada Selasa (8/6/2021).

Banyak warganet menilai pemberian gelar profesor kehormatan untuk Megawati ini dianggap tidak layak. Mereka juga ramai-ramai menyoroti jurnal ilmiah yang diduga ditulis oleh Megawati. Bahkan, Unhan juga dikritik lantaran memberi gelar profesor kehormatan kepada Megawati yang jurnal ilmiahnya memuji diri sendiri.

Terkait pemberian gelar profesor kehormatan itu, Unhan menjelaskan pencapaian yang sudah dilakukan Megawati selama menjabat sebagai Presiden ke-5 RI.
Dikutip dari Kompas.com, Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian menilai Megawati berhasil menuntaskan konflik sosial. Contohnya, penyelesaian konflik Ambon, konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca-bom Bali, dan penanganan permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

“Ibu Megawati menjadi presiden pertama perempuan di negara kita. Di era Ibu Megawati pertama kalinya diselenggarakan Pemilihan Umum Legislatif dan Presidensial secara langsung,” kata Octavian.

Octavian menuturkan, para menteri Kabinet Gotong-Royong di bawah kepemimpinan Megawati dan sejumlah guru besar dalam dan luar negeri telah mengakui peran Megawati. Oleh karena itu, mereka telah memberikan rekomendasi akademik atas kuatnya karakter kepemimpinan Megawati.

Menurutnya, sejumlah Guru Besar itu sebagai promotor Megawati menjadi Profesor Kehormatan. Beberapa guru besar dari dalam negeri yang memberikan rekomendasi akademik berasal dari beberapa perguruan tinggi negeri papan atas. “Sedangkan Guru besar dari luar negeri berasal dari Jepang, Cina, Korea Selatan dan Perancis,” katanya.

Profesor Asal Tiongkok Pasang Badan

Menanggapi rencana penganugerahan itu, sejumlah profesor baik yang di dalam maupun di luar negeri pasang badan untuk penganugerahan itu. Para profesor ini menilai Megawati memang pantas mendapatakan gelar kehormatan ini.

Dikutip dari laman resmi pdiperjuangan.id, Guru Besar Universitas Negeri Padang (UNP) Profesor Ganefri menyatakan gelar profesor guru besar tidak tetap, pantas diberikan kepada Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri oleh Universitas Pertahanan (Unhan).

Sebagai Rektor di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK, dan kapasitas serta kiprahnya lebih banyak bergerak dalam dunia pendidikan tinggi, Ganefri mengakui lebih banyak melihat kiprah Megawati dalam ranah pendidikan.

Ketua Forum Rektor LPTK itu menyatakan, secara akademis, Universitas Negeri Padang telah memberikan gelar doktor honoris causa kepada Megawati dalam bidang Politik Pendidikan meliputi formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan.

“Penganugerahan gelar ini telah melalui studi akademis yang akurat oleh tim promotor,” kata Ganefri.

Sebelumnya, Megawati juga pernah menerima gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang yang berbeda-beda dari Universitas Waseda Jepang, Moscow State Institute, Korea Maritime and Ocean University, serta Universitas Padjadjaran Bandung.

Secara historis, kepemimpinan Megawati selaku presiden, telah berhasil memberi dasar hukum bagi lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Sebagaimana diamanatkan konstitusi secara keseluruhan, baik isi, jiwa, dan semangat UU tersebut, merupakan pengejawantahan tuntutan zaman Reformasi 1998, terutama reformasi pendidikan yang bersifat sentralistis dan demokratis,” urainya.

Secara institusional, UU Sisdiknas memberi dasar lebih kuat bagi profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dengan standar-standar kompetensi yang diperlukan. Termasuk standar penggajian.

Dalam hal ini, UU Sisdiknas 2003 memiliki legitimasi kuat dalam mengimplementasikan amanat konstitusi tentang alokasi 20% dana APBN untuk pendidikan.

“UNP sebagai salah satu LPTK tertua di Indonesia merasa paling bahagia menyambut kehadiran UU Sisdiknas 2003 tersebut,” imbuhnya.

Berangkat dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada era pemerintahan Megawati, melahirkan pula UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selanjutnya, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

“Ini telah menghadirkan demokrasi dalam sistem pendidikan kita, dimana tidak ada lagi dikotomi perguruan tinggi negeri dan swasta,” katanya.

Kepemimpinan Megawati menghasilkan sistem akreditasi dilaksanakan oleh BAN PT. Demikian juga sekolah/madrasah diakreditasi oleh BAN SM, dan BAN PNF (Pendidikan Non-Formal) melahirkan Paket A, untuk SD. B, untuk SMP, dan C untuk SMA.

“Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ganefri.

Menurutnya, UU Sisdiknas tersebut mempertegas dan mengimplementasikan Pasal 31 Ayat 4 UU Dasar 1945 yang mewajibkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD.

“Jika kita cermati lebih dalam tentang substansi yang terkandung dalam UU tersebut dan peraturan lain yang menyertai, maka kita akan melihat bahwa Dr. (HC) Megawati baik sebagai negarawan atau tokoh, sudah sangat layak diberikan Guru Besar Tidak Tetap,” tegas Ganefri.

“Saya percaya beliau memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan kepakaran di bidang keilmuan tersebut di Unhan RI dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi Unhan RI untuk menjadi World Class Defense University,” tambah Ganefri.

Sementara itu, Guru Besar Tetap Bidang Hubungan Internasional Universitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Sosial Tiongkok (University of Chinese Academy of Social Sciences/CASS), Xu Liping, juga menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Guru Besar Tidak Tetap di Unhan RI itu.

Peneliti Senior Institut Nasional Strategik Internasional (NIIS) itu mengaku telah mengenal dan mempelajari peranan yang bersejarah Megawati.

Pada masa pemerintahannya, Indonesia sedang mengalami masa transisi dimana banyak elemen tak pasti yang muncul. Namun Megawati terbukti tegas menjunjung tinggi Pancasila, melindungi kesatuan dan persatuan Indonesia sebaik-baiknya.

Tingkat regional, Megawati mendorong anggota Asean dengan Tiongkok menandatangani Code of Conduct (CoC) untuk Laut China Selatan. Perjanjian ini sangat bermanfaat bagi perdamaian dan kestabilan regional.

“Dengan adanya CoC, kerja sama Asean dengan Tiongkok semakin meningkat secara pesat sampai sekarang ini, Doktor Honoris Causa Megawati Soekarnoputri berjasa dan bersejarah pada bidang ini,” kata Xu Liping.

“Berdasarkan pengalaman akademik saya sebagai dosen bidang hubungan internasional dan peneliti senior bidang strategi, saya menilai jasa dan kontribusi ilmiah Megawati Soekarnoputri sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk diusulkan menjadi Guru Besar Tidak Tetap di Unhan RI bidang keilmuan Kepemimpinan Strategik,” pungkasnya. (RF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here