Prof Zainuddin Maliki: Cabut Penerapan Pajak Pendidikan dari RUU KUP

0
922
Anggota Komisi X DPR Prof Zainuddin Maliki. (Istimewa)

KLIKMU.CO – Pemerintah semakin agresif dalam usaha menaikkan penerimaan negara dari pajak. Di samping mengusulkan tax amnesty (pengampunan pajak) jilid II, ada pula rencana memungut pajak sembako yang hampir pasti terjadi. Kalau jadi, kata Prof Zainuddin Maliki, itu akan membuat rakyat yang miskin semakin miskin.

Tidak hanya berhenti di situ. Bahkan, dalam draf RUU Perubahan Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar di masyarakat, pemerintah juga akan menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% bagi sekolah atau jasa pendidikan lainnya.

Prof Zainuddin Maliki menilai, pemerintah tampak berambisi untuk menerapkan pajak progresif terhadap pendidikan. Dalam pasal 4A ayat (3) draf RUU KUP tersebut, pendidikan dihapus dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN yang berarti pendidikan sengaja dijadikan obyek pajak baru.

“Jika pungutan pajak juga merambah ke dunia pendidikan, tentu harus ditolak,” tegas anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dari Fraksi PAN itu.

“Pemerintah diperintah oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk membiayai khususnya pendidikan dasar. Bukan justru memungut pajak pendidikan dari rakyat,” tambahnya.

Prof Zainuddin Maliki yang juga anggota Komisi X itu mengutip pasal 31 ayat (1) “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,” dan ayat (2) UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Dalam pasal 7 ayat (4) RUU KUP dinyatakan tarif pajak PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Karena itu, jelas penerapan pajak seperti itu berbau kapitalistik yang tentu bertentangan dengan jiwa Pancasila.

“Disarankan pemerintah cabut usulan memungut PPN terhadap jasa pendidikan dari RUU KUP,” ungkap mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.

Faktanya, di satu sisi masyarakat tidak akan mendapat layanan pendidikan yang lebih baik dari pada layanan yang diberikan pemerintah tahun 2021. Pasalnya, pagu anggaran pendidikan tahun 2022 dikurangi lebih Rp 10 triliun, dari Rp 83,5 triliun pagu 2021 tinggal Rp 73,08 triliun pada pagu indikatif 2022.

“Kalau tidak bisa memberi layanan lebih baik, jangan pula menambah beban pajak pendidikan kepada rakyat,” tandas legislator PAN asal Dapil Jatim X Gresik-Lamongan itu. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here