Saat Pengurus Muhammadiyah-NU Dipertemukan di Agenda Penguatan Toleransi

0
2590
Direktur Eksekutif Maarif Institute Abd. Rohim Ghazali saat membuka Pelatihan Penguatan Kapasitas Think Tank. (Moh. Shofan/Klikmu.co)

KLIKMU.CO – Bekerja sama dengan P3M, Maarif Institute menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Kapasitas Think Tank dengan tema “Advokasi Kebijakan untuk Penguatan Toleransi dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan”. Kegiatan yang dilakukan m

elalui webinar ini berlangsung selama dua hari, yakni 18–19 Oktober 2021.

Sejumlah narasumber hadir. Di antaranya Dr Ahmad Suaedy, Dr Suyoto, Dr Rachmawati Husein, dan Dr Cahyo Nuryanto. Bertindak sebagai keynote speech Prof Dr Dadang Kahmad dari PP Muhammadiyah dan KH Masdar F. Masudi dari PBNU.

Direktur Eksekutif Maarif Institute Abd. Rohim Ghazali mengatakan bahwa pelatihan advokasi kali ini terasa sangat istimewa karena pesertanya dari pengurus pusat dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah.

“Harapan kami, pelatihan ini mampu memberikan pencerahan serta perspektif yang lebih luas tentang arah kebijakan. Maka, dengan mempertimbangkan pengurus pusat Muhammadiyah dan pengurus besar NU, sebagai ormas terbesar yang menjadi gawang moderatisme Islam, keduanya dapat memainkan peran yang sangat penting untuk memengaruhi pembuat/perumus kebijakan,” jelas Rohim.

Sementara itu, dalam paparannya, Ahmad Suaedy mengatakan ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yakni dari mana intoleransi dan ekstremisme menguat? Lalu, dari mana strategi advokasi dimulai?

Dua pertanyaan ini menjadi fokus materi yang disampaikannya. Menurut Suaedy, intoleransi menguat karena beberapa faktor. Di antaranya sistem demokrasi yang manipulatif, sistem politik yang dikendalikan oleh election campaign industries, serta agama dan identitas sebagai instrumen pembelahan untuk kepentingan politik.

“Menguatnya intoleransi harus ditangani dengan melakukan strategi advokasi yang benar sebagai usaha agar kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan kurang bersuara bisa lebih menyuarakan dan mendapatkan hak-hak dasar mereka,” tegas Suaedy.

Sementara itu, Rahmawati Husein melihat fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol dalam pemberitaan media massa. Menurutnya, salah satu faktor yang dapat menarik seseorang untuk ikut dalam gerakan kelompok radikal adalah relasi kekuasaan di masyarakat yang menempatkan perempuan pada subordinat atau kelas kedua.

“Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai unit terkecil serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk penguatan kapasitas sangat diperlukan,” jelasnya.

Sementara itu, Suyoto dan Cahyo Nuryanto menambahkan bahwa kasus pelanggaran yang terjadi di daerah-daerah perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Selain itu, mengambil kebijakan progresif untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang inklusif dan toleran.

“Perlu terobosan untuk memperluas fungsi-fungsi mereka bagi pemajuan toleransi,” ujar Suyoto.

Adapun pelatihan ini diikuti oleh 50 peserta dari NU dan Muhammadiyah. Dari NU ada Ketua tandfizdiyah, Wakil Sekjen Tandfizdiyah, Rois Syuriyah, Katib Syuriyah, Wakil Ketua Muslimat, Sekretaris Muslimat, ISNU, LPTNU, LDNU, LBM, Ma’arif, RMI, LPBH, LTM NU, LTN NU, dan Pergunu.

Lalu, dari Muhammadiyah ada Ketua PP Muhammadiyah, Sekretaris PP Muhammadiyah, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah, Ketua PP Aisyiyah, Organisasi Sekretaris PP Aisyiyah, Majelis Dikdasmen PP Aisyiyah, Majelis Pendidikan Tinggi PP Aisyiyah, Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah, Lembaga Pengembangan dan Pengkajian PP Aisyiyah.  (Moh. Shofan/AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here