Sebut Busyro Muqoddas Berotak Sungsang, Ali Ngabalin Dipolisikan Muhammadiyah?

0
321
Ali Mochtar Ngabalin. (Foto Okezone)

KLIKMU.CO – Warga Muhammadiyah nampaknya geram dengan pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas berotak sungsang. Buktinya, warga Persyarikatan sudah ancang-ancang untuk melaporkan Ngabalin ke polisi.

Ngabalin menyebut Busyro berotak sungsang lantaran mengkritik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai KPK. TWK ini untuk keperluan alih status dari pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun ternyata, sebanyak 75 orang dinonaktifkan karena tak lulus tes ini, salah satunya penyidik senior Novel Baswedan.

Kepala Bidang Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah, Gufroni, mengaku siap melaporkan Ngabalin ke polisi jika sudah mendapat perintah dari Busyro Muqoddas. Namun, Busyro yang juga mantan pimpinan KPK ini tidak terlalu memperdulikan ocehan Ngabalin.

Oleh karena itu, LBH PP Muhammadiyah belum melakukan langkah hukum terkait ocehan Ngabalin tersebut. Sebaliknya, kalau ada perintah langsung dari yang bersangkutan, pihaknya siap untuk melaporkannya.

“Jadi intinya, sepanjang belum ada perintah dari Pak Busyro, kita dari LBHMu PP Muhammadiyah belum bisa melakukan langkah hukum apapun,” kata Gufroni

Ia juga mengaku sudah meminta arahan ke Busyro Muqoddas, apakah orang ini perlu disomasi atau tidak, dan apakah akan dilaporkan ke polisi atau tidak. “Namun nampaknya Pak BM (Busyro Muqoddas) tidak terlalu meresponnya, karena mungkin dianggap tidak penting dan unfaedah,” ujarnya.

Sembari menunggu arahan dari Busyro, LBH PP Muhammadiyah akan tetap fokus dalam upaya advokasi terhadap 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan lantaran tak lulus TWK.

Bahkan, ia menjelaskan Persyarikatan akan konsultasi dengan Ombudsman ataupun melakukan gugatan hukum terhadap SK penonaktifan 75 pegawai KPK tersebut. “Kita akan tetap fokus dalam upaya advokasi terhadap 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan,” imbuhnya.

Dalam waktu dekat ini, LBH PP bersama koalisi masyarakat sipil akan mendatangi kantor ORI untuk konsultasi terkait SK penonaktifkan 75 pegawai tersebut dan langkah hukum lainnya termasuk ke PTUN,” katanya. (RF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here