Soal Larangan Fasilitas Umum untuk Shalat Id, Pemuda Muhammadiyah: Contohlah Kepala Daerah di Jatim

0
103
Wakil Sekretaris PWPM Jatim Dede Nasrullah menanggapi larangan penggunaan fasilitas umum untuk shalat Idul Fitri. (Istimewa)

Surabaya, KLIKMU.CO – Polemik tentang penolakan permohonan izin penggunaan fasilitas umum sebagai tempat penyelenggaraan shalat Idul Fitri, Jumat 21 April 2023, mendapat respons dari berbagai pihak. Kali ini, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur turut angkat bicara.

Wakil Sekretaris PWPM Jatim Dede Nasrullah menanggapi larangan penggunaan fasilitas publik untuk shalat Idul Fitri yang sempat terjadi di beberapa daerah, antara lain Pekalongan dan Sukabumi.

“Saya kira kepala daerah lain harus bisa mencontoh beberapa kepala daerah di Jawa Timur yang cukup harmonis dan kondusif membangun komunikasi dengan ormas,” ujar Dede dalam keterangan tertulisnya yang diterima KLIKMU.CO pada Selasa (18/4).

Dede menegaskan bahwa Jatim adalah daerah dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Berbagai perbedaan berdasarkan paham agama, etnis, suku, dan kepercayaan juga relatif tinggi. Dalam konteks mengelola perbedaan tersebut, banyak kepala daerah yang layak dijadikan contoh.

“Banyak agenda Muhammadiyah di Jawa Timur yang di-support dan didukung penuh oleh para kepala daerah di sini. Termasuk agenda perayaan Idul Fitri,” ujar pria yang juga dosen Univesitas Muhammadiyah Surabaya itu.

Dede lantas menyebut beberapa kepala daerah yang selama ini layak dijadikan contoh dalam membangun harmonisasi di tengah perbedaan. Di antaranya, Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur), Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya), Aditya Halindra Faridzky (Bupati Tuban), dan Yuhronur Efendi (Bupati Lamongan). Selain itu, dia menegaskan pentingnya mengelola perbedaan secara bijak dan cerdas.

“Perbedaan keyakinan ini merupakan bagian dari modal sosial spiritual agar kita mampu memaknai perbedaan ini bukanlah sebagai masalah, tetapi sebagai kekayaan yang harus dikelola untuk kepentingan bersama. Maka, sangat penting bagi kepala daerah dan Muhammadiyah untuk menciptakan harmonisasi, memiliki sikap saling toleransi, dan menghargai,” tambah Dede.

Terakhir, Dede mewanti-wanti agar kejadian pelarangan penggunaan fasilitas publik tidak lagi terulang di daerah-daerah lain. (AS)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini