Jakarta, KLIKMU.CO – Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhamad Najih mendesak pemerintah dan pemangku kepentingan lain agar pembangunan Rempang Eco City didahului dengan perencanaan matang.
Hal ini disampaikan dalam Silaturahmi dan Tukar Pikiran MUI dan Ormas Islam tingkat pusat terkait dengan Penyelesaian Masalah Pulau Rempang yang diselenggarakan di Aula Buya Hamka, kantor MUI Pusat, Jakarta, pada Jumat (27/10).
Najih menegaskan bahwa Ombudsman sudah menyampaikan kepada kementerian terkait maupun Kapolri bahwa persoalan aspek perencanaan itu harus ditinjau kembali agar strategi Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak menimbulkan konflik sosial.
“Perencanaan yang tidak baik akan membawa dampak negatif bagi masyarakat yang berada di lokasi PSN (Program Strategis Nasional), termasuk Rempang Eco City,” tegasnya.
Najih menyatakan, sebenarnya program Rempang Eco City ini ada dampak positifnya. Namun, dia memberi catatan bahwa hal baik belum tentu diterima dengan baik oleh masyarakat jika dalam prosesnya tidak melalui perencanaan yang matang.
“Sebenarnya Program Eco City di Rempang itu baik, tetapi kalau tidak direncanakan dan tidak dikelola dengan baik, akan terkesan seperti mengabaikan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Najih juga meminta pemerintah dan stakeholder terkait untuk memberikan pemahaman serta sosialisasi yang utuh kepada masyarakat sebelum proyek pembangunan dijalankan.
“Harusnya masyarakat diberikan sosialisasi yang cukup, diberikan pemahaman yang lengkap, sehingga persoalan hak-hak masyarakat itu dapat diselesaikan,” terang dosen UMM tersebut.
Lebih jauh, tambah Najih, segala sesuatunya harus clean and clear (bersih dan jelas) agar jangan sampai ada hak masyarakat baik dari segi hukum maupun materi yang terabaikan.
“Segala sesuatunya harus tuntas, baik itu dasar hukum penyelenggaraan PSN, hak atas tanah, dan keberlanjutan masa depan masyarakat yang nanti akan direlokasi,” tandasnya.
(AS)
