Tanwir IMM Rumuskan 9 Sikap Terkait Isu Kebangsaan

0
7
Ketua Umum DPP IMM Andul Musawir Yahya menyampaikan 9 pernyataan sikap dalam merespons isu kebangsaan di penutupan Tanwir XXXII IMM di Sofyan Hotel, Jakarta. (Ade Candra/KLIKMU.CO)

Jakarta, KLIKMU.CO – Forum Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) merumuskan sembilan pernyataan sikap sebagai respons atas dinamika kebangsaan mutakhir. Sembilan poin tersebut adalah mencermati isu korupsi, pendidikan, kesenjangan sosial dan ekonomi, masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, isu Pemilu 2024, krisis lingkungan, masalah generasi muda, masalah hukum, serta keagamaan.

Tanwir IMM berlangsung selama tiga hari pada Jumat-Ahad (1-3/12). Agenda ini diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah seluruh Indonesia.

Ketua Umum DPP IMM Andul Musawir Yahya menyampaikan, sembilan isu tersebut merupakan hal-hal penting yang harus direspons oleh IMM sebagai bagian dari tanggung jawab intelektualnya. Dengan isu itu, IMM mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi memajukan Indonesia sebagaimana tema yang diangkat dalam tanwir kali ini.

“Penyelesaian sembilan permasalahan bangsa ini menjadi syarat untuk kemajuan bangsa. Karena itu, semua elemen bangsa harus berkolaborasi menangani masalah-masalah itu jika mau memajukan Indonesia,” ungkap pria kelahiran Makassar tersebut.

Pertama, IMM mengkritik gurita korupsi yang terjadi di Indonesia. IMM memandang merebaknya kasus korupsi di Indonesia adalah akibat langsung dari meluruhnya integritas penegak hukum serta kuatnya intervensi kekuatan politik. Kekuatan politik itu dipandang sering tebang pilih, menyasar lawan politik.

“IMM memandang, pemerintah adalah penanggung jawab utama pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan,” tegasnya.

Kedua, dalam tanwir ini, IMM juga mengkritik masalah pendidikan nasional yang dipandang sebagai penyebab utama merosotnya kualitas manusia Indonesia. Karena itu, IMM memandang masalah pendidikan harus segera diselesaikan, baik secara sistemik maupun secara teknis.

Ketiga, IMM mengevaluasi masalah kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Masalah tersebut lahir karena merosotnya kualitas pendidikan, minimnya akses sumber daya, kebijakan ekonomi yang kurang merata, hingga menguatnya oligarki yang menguasai hajat hidup orang banyak.

“Soal ini, IMM memandang pemerintah perlu memastikan pemerataan akses sumber daya, membangun kebijakan yang berkeadilan, dan perbaikan kualitas pendidikan yang seturut menunjang perbaikan ekonomi,” paparnya.

Keempat, menurut IMM, di tubuh bangsa ini juga terdapat masalah maraknya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Itu terlihat dari banyaknya kasus pelecehan seksual, pernikahan dini, masalah ketidakpastian nasib pekerja formal dan informal, dan keterwakilan perempuan dalam politik.

“IMM dalam hal ini memandang perlunya kerja sama pemerintah, aparat hukum, dan kekuatan sipil untuk membangun kehidupan yang setara dan adil,” terangnya.

Peserta tanwir foto bersama di Sofyan Hotel, Jakarta. (Ade Candra/KLIKMU.CO)

Kelima, IMM mencermati situasi politik jelang Pemilu 2024 yang bergerak ke arah permisif, pragmatis, dan materialis yang menjadi sebab lahirnya praktik manipulasi, fitnah, adu domba dan narasi kebencian. Karena itu, IMM mendorong para kontestan, partai politik, dan kekuatan sosial lainnya untuk tampil memberi pendidikan politik dan keteladanan para elite untuk mengedepankan prakti politik yang luhur serta berkeadaban.

Keenam, IMM mengkaji banyak masalah berkaitan dengan lingkungan. Masalah tersebut menyangkut deforestrasi dan penggundulan hutan, polusi udara, pencemaran air, merebaknya sampah plastik, rusaknya terumbu karang, buruknya pengelolaan limbah, dan banyak masalah lainnya.

“IMM memandang masalah tersebut niscaya harus diselesaikan dengan upaya membangun kebijakan publik yang mengedepankan kelangsungan alam semesta,” imbuh mantan ketua umum DPD IMM Jawa Timur itu.

Ketujuh, IMM menilik masalah minimnya usaha untuk membina dan memberdayakan generasi muda. Kondisi ini yang menyebabkan generasi muda menjadi rentan dan terpinggirkan dari segi sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.

“Sidang tanwir menyepakati perlunya menyelesaikan masalah ini dengan upaya membangun kedaulatan generasi muda Indonesia,” paparnya.

Kedelapan, IMM mengkritik reduksi nilai-nilai agama yang luhur menjadi kepentingan sesaat. Hal ini dipandang telah melahirkan intoleransi, sektarianisme, ideologi maut, dan politisasi agama. Kondisi ini perlu diselesaikan dengan upaya menghadirkan agama yang inspiratif bagi kemajuan semesta.

Kesembilan, IMM menekankan perlunya menjadikan hukum sebagai panglima dalam menyikapi seluruh persoalan kebangsaan. Dalam hal ini, negara dipandang wajib menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan pernyataan sikap ini disampaikan dalam agenda penutupan Tanwir XXXII IMM di Sofyan Hotel, Jakarta.

“Saya berpesan supaya di internal IMM juga dapat mengimplementasikan sikap IMM ini di tingkat DPD, cabang, korkom, hingga komisariat. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tandas aktivis lulusan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.

(Ade Candra/AS)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini