Temuan Ombudsman: TWK KPK Cacat Administrasi

0
103
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam sebuah konferensi pers (10/6/2021). (Dok Ombudsman RI)

KLIKMU.CO – Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi dalam peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Cacat administasi terjadi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, hingga penetapan hasil asesmen TWK.

“Pada tanggal 19 Mei 2021 Ombudsman RI telah menerima laporan dari Tim Advokasi Selamatkan KPK ihwal dugaan penyimpangan prosedur asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021,” kata anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, Rabu (21/7/2021).

Dia menyampaikan, berdasarkan kewenangan Ombudsman RI, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut. “Dalam kerangka pemeriksaan, Ombudsman RI menelaah berbagai dokumen dan meminta keterangan pihak terlapor (KPK dan BKN) dan pihak terkait (Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian PAN-RB). Adapun fokus pemeriksaan adalah perihal penyusunan regulasi, proses pelaksanaan, dan penetapan hasil dari asesmen TWK,” ujar Robert.

Robert menambahkan, dalam tahap penyusunan regulasi telah terjadi maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang terkait harmonisasi terakhir Peraturan KPK No 1 Tahun 2021. Temuan penyimpangan prosedur terjadi pada pelaksanaan rapat harmonisasi yang dihadiri pimpinan kementerian/lembaga, yang seharusnya dihadiri para perancang, JPT, dan administrator yang dikoordinasi dan dipimpin Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu, penyalahgunaan wewenang terjadi dalam hal penandatanganan berita acara pengharmonisasian yang dilakukan oleh pihak yang justru tidak hadir pada rapat harmonisasi tersebut. “Yakni Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ORI, Robert juga menjelaskan perihal tugas dan fungsi KPK yang harus sejalan dengan asas transparansi dan partisipasi dalam pembuatan regulasi. “Ombudsman berpendapat, KPK melakukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, yakni tidak menyebarluaskan informasi ihwal rancangan peraturan KPK pada sistem informasi internal setelah dilakukan proses perubahan hingga enam kali rapat harmonisasi terhadap rancangan peraturan KPK tersebut,” tegas Robert.

Asesmen TWK

Sementara itu, pada tahapan pelaksanaan asesmen TWK juga ditemukan maladministrasi. ORI menyebut BKN tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TWK. Dalam pelaksanaannya, BKN ternyata tidak memiliki alat ukur, instrumen, dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut.

Pada akhirnya, mereka menggunakan instrumen yang dimiliki Dinas Psikologi AD. Saat pelaksanaan asesmen TWK, BKN hanya bertindak selaku pengamat (observer).

“Asesmen sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat, Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Intelijen Negara (BIN),” paparnya.

Ombudsman RI juga menemukan telah terjadi maladministrasi pada tahapan penetapan hasil asesmen TWK. Pertama, Ketua KPK Firli Bahuri telah melakukan perbuatan tidak patut dalam menerbitkan SK No 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen TWK Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Sebab, merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apa pun sesuai Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Kedua, terjadi pengabaian KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif terhadap pernyataan presiden pada 17 Mei 2021. Presiden kala itu menegaskan bahwa hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.

Ketiga, telah terjadi maladministrasi pengabaian terhadap pernyataan presiden pada 17 Mei 2021 dan penyalahgunaan wewenang oleh Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, lima Pimpinan KPK, Ketua KASN, dan Kepala LAN terkait kepastian status Pegawai KPK dan hak memperoleh perlakukan adil dalam hubungan kerja bagi 75 pegawai KPK.

Permintaan kepada Presiden

Berkenaan dengan hal tersebut, Ombudsman RI meminta empat hal kepada Presiden Jokowi. Pertama, presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN perlu mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) KPK terkait pengalihan status 75 pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kedua, presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

“Ketiga, presiden juga harus memonitor tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman RI kepada BKN untuk menyusun peta jalan (road map) manajemen kepegawaian, khususnya ihwal mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terkait pengalihan status pegawai menjadi pegawai ASN di masa depan,” paparnya.

Terakhir, dalam rangka mewujudkan tata kelola SDM ASN unggul, Presiden Jokowi perlu memastikan bahwa pelaksanaan TWK dalam setiap proses manajemen ASN dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here