Yogyakarta, KLIKMU.CO – Di antara para kontestan Piala Dunia U-20 yang diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei mendatang, ada timnas Israel U-20. Rencana kehadiran timnas Israel ke Indonesia itu pun menuai pro-kontra.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir MSi turut angkat suara mengenai polemik ini. Menurutnya, negara harus tetap bersikap konsisten sesuai dengan amanat konstitusi.
“Semestinya urusan sepak bola maupun urusan-urusan yang lain harus dalam satu kesatuan sistem dengan policy negara,” katanya saat berada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (14/3).
Haedar menekankan, sejauh negara memiliki perspektif tertentu terhadap sebuah ideologi politik, apalagi tidak punya hubungan diplomatik, urusan lain bisa menyesuaikan.
“Selama negara masih punya kebijakan anti-imperialisme dan kolonialisme, hal lain harus menyesuaikan. Jika tidak, bisa terjadi masalah,” imbuhnya seperti dikutip dari Muhammadiyah.or.id.
Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Sudarnoto Abdul Haki menyatakan bahwa kehadiran timnas Israel cukup sensitif. Mengingat, masih terjadi represi negara tersebut kepada Palestina.
“Pemerintah dan para pejabat tinggi termasuk PSSI seharusnya mencontoh Presiden Sukarno yang tegas dan berani menolak kehadiran kontingen Israel di event Asian Games tahun 1962 karena Israel adalah penjajah. Meskipun harus keluar dari IOC, dengan penolakan ini, Indonesia saat itu justru memperoleh posisi politik yang diperhitungkan secara internasional,” ujarnya.
Sebaliknya, menerima dan bahkan memberikan jaminan keamanan terhadap tim nasional Israel untuk Piala Dunia U-20 ini justru menunjukkan bahwa Indonesia melalui diplomasi sepak bola ini telah ditundukkan oleh kekuatan pro-Israel. “Selemah itukah Indonesia?” tegasnya.
Di sisi lain, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa segala hal telah dipersiapkan dari diplomatik hingga keamanan terkait rencana kedatangan timnas Israel U-20.
“Sudah, sudah. Semuanya sudah dibahas. Sudah dipersiapkan semua jalur politik, diplomatik, dan keamanan. Tunggu saja nanti,” kata Mahfud dikutip dari Kumparan, Rabu (8/3).
