TPNPB-OPM Tolak RUU Otsus Papua 

0
83
Rambo Lokmbere, Staf Personalia Komnas TPNPB-OPM, membacakan pernyataan sikap. (Dok. TPNPB OPM)

KLIKMU.CO – Menanggapi pengesahan RUU Otsus Papua, sejumlah jenderal lapangan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan menolak pengesahan revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) yang dilakukan di DPR Kamis kemarin (15/7/2021.

“Kami tolak otonomi khusus Papua jilid dua,” kata Rambo Lokmbere, Staf Personalia KOMNAS TPNPB-OPM yang membacakan pernyataan. Alasan mereka, Otonomi Khusus Papua hanya menguntungkan kaum pendatang.

“Orangtua kami dulu berjuang keras dengan hasil penderitaan Rakyat Papua itu sudah melahirkan Otonomi khusus Papua dan Papua Barat selama kurang lebih 20 tahun, namun hasilnya orang non-Papua yang menjadi sejahtera di tanah Papua sedangkan orang asli Papua lebih sengsara,” kata Rambo.

“Maka kami mau penentuan nasib sendiri dari sisa waktu ini,” tambahnya. Ini merupakan pernyataan sikap resmi dari Markas Kodap III Ndugama Darakma mewakili 33 Kodap se Tanah Papua.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sembom menambahkan, pihaknya mengklaim bahwa mayoritas orang asli Papua menyatakan sikap menolak otsus jilid II. Sebab, otsus tersebut dibahas tanpa pernah membuat perjanjian dengan orang asli Papua yang berjuang menuntut hak politik penentuan nasib sendiri. Otsus juga dianggap bukan solusi penyelesaian masalah status politik Papua dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

”Tidak ada otonomi khusus yang seperti Indonesia lakukan tanpa perjanjian dengan penduduk pribumi. Jadi, kami anggap cara Indonesia yang tidak berkompromi dengan orang asli Papua adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM (hak asasi manusia) dan melawan hukum,” tulis Sebby dalam rilisnya dikutip dari Cenderawasih Pos.

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021.

Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun dalam laporannya mengatakan, terdapat 20 pasal yang mengalami perubahan dalam RUU ini. Sebanyak 20 pasal tersebut terdiri dari 3 pasal usulan pemerintah yang memuat materi menganai dana Otsus Papua, sebanyak 15 pasal di luar substansi yang diajukan, ditambah 2 pasal substansi materi di luar undang-undang.

Dalam perubahan tersebut, lanjut Komarudin, RUU Otsus Papua ini mengakomodasi perlunya pengaturan kekhususan bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perekonomian serta memberikan dukungan bagi pembinaan masyarakat adat.

“Dalam bidang politik, hal ini dapat dilihat dengan diberikannya perluasan peran politik bagi Orang Asli Papua dalam keanggotaan di DPRK, sebuah nomenklatur baru pengganti DPRD yang diinisiasi dalam RUU,” paparnya di hadapan Rapat Paripurna DPR RI.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, RUU Otsus Papua mengatur mengenai kewajiban Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk OAP. Dalam bidang ketenagakerjaan dan perekonomian, pada pasal 38 telah menegaskan bahwa dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Papua, wajib mengutamakan OAP.

“Dalam  bidang  pemberdayaan,  Pasal  36  ayat  (2)  huruf (d) menegaskan bahwa sebesar  10 persen  dari  dana  bagi  hasil  dialokasikan  untuk  belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat,” tambah Komarudin. Terkait dengan lembaga MRP dan DPRP, RUU ini memberikan kepastian hukum bahwa MRP dan DPRP berkedudukan masing-masing di ibu kota provinsi serta memberikan penegasan bahwa anggota MRP tidak boleh berasal dari partai politik.

Komarudin menambahkan, mengenai pembahasan partai politik lokal, RUU Otsus Papua mengadopsi putusan MK Nomor. 41/PUU-XVII/2019 dengan menghapus ketentuan pada ayat (1) dan (2) pasal 28. UU ini juga memberikan kepastian hukum terkait dengan pengisian jabatan wakil gubernur yang berhalangan tetap.

Selain itu, dalam RUU ini diatur pula mengenai dana Otsus yang disepakati mengalami peningkatan dari 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, menjadi 2,25 persen. Melalui perubahan tata kelola dana otsus tersebut, diharapkan berbagai persoalan pembangunan selama ini dapat teratasi.

Kemudian, RUU ini juga mengatur tentang hadirnya sebuah Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BK-P3), pemekaran provinsi di tanah Papua, serta peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang mengatur bahwa penyusunan Peraturan Pemerintah harus dikonsiltasikan dengan DPR, DPD dan Pemerintah Daerah di Papua dan Papua Barat. (AS)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here