KLIKMU.CO – Menjelang diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, SMA Muhammadiyah 1 Taman (Smamita) mengadakan sosialisasi terkait tata cara dan pentingnya hak pilih suara dalam proses demokrasi kepada siswa-siswi kelas XII. Acara yang berlangsung di ruang Demokrasi lantai 2, Rabu (13/11/2024), itu menghadirkan komisioner KPU Sidoarjo dan Panitia Pemilihan Kecamatan Taman.
Waka Kesiswaan Smamita Wahyu Bimas Kurniasandi SIKom dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini merupakan wujud edukasi demi terwujudnya warga negara yang baik yang mampu menggunakan hak warga negara sebaik-baiknya.
Setiap warga negara tentu memiliki hak suara dalam pemilud dan pilkada, tak terkecuali bagi siswa Smamita sebagai pemilih pemuda.
Sebab, dalam proses pemilihan itu, mereka juga akan menentukan masa depan bagi bangsa. Setiap rakyat sudah pasti menginginkan sistem pemerintahan yang baik yang mampu bertindak adil dan menjunjung kemaslahatan umat.
“Maka dari itu, diperlukan pula kecerdasan bagi rakyat pada saat memilih pemimpin yang akan mengambil alih sistem daerah. Jangan sampai kita salah memilih, apalagi kita tidak memilih karena seseorang selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang satu frekuensi,” tuturnya.
Sementara itu, Ibnu Rusdi selaku pemateri memberikan tips cara cerdas memilih calon pemimpin.
“Cara cerdas supaya kita tahu siapakah calon pemimpin yang memenuhi kriteria yaitu seorang pemimpin yang mampu bertanggung jawab atas amanah yang akan diemban dengan berbagai cara,” katanya.
Pertama, harus mengenali calon pemimpin dan program kerjanya dengan cara melihat debat bupati yang juga disiarkan langsung di televisi. Lihat apa saja dan bagaimana rencana progam kerja yang akan dibuat untuk ke depannya.
Kedua, cari informasi yang tepat. Jangan hanya membaca atau melihat judulnya pada saat menonton berita, harus dari sumber yang tepercaya.
Ketiga, gunakan hak pilih dengan bijak. Keempat, jangan terpengaruh dengan hal-hal negatif.
Tidak hanya membicarakan hak, Ibnu Rusdi juga membahas kewajiban dalam proses demokrasi supaya mendukung terciptanya bangsa yang berdaulat.
“Hak kita dalam proses mekanisme pemilihan pemimpin ini sudah pasti menggunakan hak pilih. Kerahasiaan suara dan mengawasi pilkada. Namun, tidak lupa kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga kondusivitas serta menghormati proses hingga hasil pilkada usai,” jelas Ibnu yang juga sekretaris Bidang Dakwah PWPM Jawa Timur.
Sementara itu, Direktur Smamita Edwin Yogi Laayrananta MIKom juga memberikan materi dengan membahas fungsi pemilihan yang sebenarnya. Sebagai pembuka, Edwin menjelaskan makna politik menurut salah satu guru sejarah besar Universitas Cambrige pada abad 19 yang mengatakan bahwa pemegang kekuasaan cenderung melakukan korupsi.
“Sebagian orang beranggapan atau berlaku jika politik adalah sebuah seni untuk mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan. Karena dengan kekuasaan seseorang memiliki kuasa dan dapat melakukan banyak hal. Karena itulah mereka dekat dengan korupsi,” kata guru PKN itu.
Menurut Edwin, kondisi Indonesia saat ini cenderung terlihat pada sisi negatif. Misalnya, hal-hal konyol atau unfaedah lebih mudah viral dibandingkan pencapaian atau keberhasilan yang seharusnya lebih diapresiasi. Maka dikhawatirkan generasi saat ini asal memilih tanpa melihat bagaimana kemampuan dan kepribadian calon pemimpin.
Edwin juga menyebutkan pandangan Muhammadiyah dalam pemilihan adalah penting demi terwujudnya keadilan kebenaran serta kemaslahatan umat seperti. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 159:
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
Artinya, “Memerintahkan untuk bermusyawarah dalam urusan penting. Kemudian bertawakal dengan hasil yang telah disepakati bersama.”
“Pemilihan juga termasuk dari dakwah amar maruf nahi munkar. Selain itu, dengan pemilihan kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai waga negara. Serta menghindari politik praktis yang merusak karena hanya melihat dari segi kekuasaan,” jelasnya.
Menurut dia, pemilihan adalah pembatasan kekuasaan. Hal ini supaya pemimpin tidak absolut.
“Maka kesimpulannya fungsi dari pemilihan adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara, bentuk dari pendidikan politik, menghindari politik praktis, pengendalian konflik, dan yang terakhir sebagai pendorong perubahan,” ujar Ketua Majelis Kader PCM Sepanjang itu.
(Florence/Nashiiruddin/AS)
