Manado, KLIKMU.CO – Seminar Kedaulatan Pendidikan Nasional di Novotel, Manado, Sabtu (19/8), berubah menjadi ajang curhat terkait kebijakan pendidikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Itu tidak hanya datang dari tokoh Manado, melainkan juga dari masyarakat yang hadir dalam acara yang digagas Forum Gerakan Peduli Bangsa Sulawesi Utara tersebut.
Fabian Kaloh, anggota DPRD Sulut, mengatakan, selain pendanaan dan fasilitas, problem pendidikan kita adalah kualitas dan kuantitas guru.
”Jadi, Pak Menko, kami di Sulawesi Utara ini membutuhkan tambahan guru. Kami kekurangan,” terangnya.
Pemintaan penambahan guru dari Fabian Kaloh itu kepada Muhadjir diamini peserta yang hadir. Dalam seminar itu, selain dari perwakilan lintas agama dan lintas etnis, hadir pula para guru, mahasiswa, dan siswa dari berbagai lembaga pendidikan di Manado.
”Yang banyak hanya tenaga harian lepas. Ibu-ibu setuju ya?” tanya Fabian kepada peserta seminar yang dijawab secara serempak, ”Betuuuul.”
”Kebetulan honor mereka kecil sekali. Ada guru kita yang gajinya hanya Rp 250 ribu,” lanjut Fabian.
Selain Fabian, anggota DPD RI asal Sulut Djafar Alkatiri juga menyoroti tentang infrastruktur dan fasilitas sekolah.
”Tentu saja kualitas guru sangat kami butuhkan. Selain itu, penataan harus merata, tidak terpusat di sekolah-sekolah tertentu saja,” katanya.
Ketika sesi tanya jawab, setidaknya ada enam penanya dari guru, mahasiswa, dan siswa yang juga gusar dengan problem pendidikan.
”Zonasi yang dijelaskan Bapak Menko itu sangat ideal. Tapi, kenyataan di lapangan kita kesulitan,” ujar Bakri, guru SMK Yapim Manado.
Terkait beberapa problem itu, Muhadjir menjawab bahwa alasan penting dari zonasi adalah menghindarkan perpindahan otak besar-besaran dari satu kota ke kota lain.
“Anak-anak yang pintar dan berkualitas kalau semuanya pindah ke daerah lain, bagaimana dengan daerah yang ditinggalkan,” katanya.
Karena itu, lanjut Muhadjir, zonasi menjadi penting untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Sebab, itu akan membuat pemerataan kualitas terjaga.
”Problemnya lagi, apabila tidak ada rotasi guru, semua guru yang bagus dikumpulkan di sekolah bagus, akhirnya ada sekolah bagus dan ada sekolah biasa saja,” terang mantan Mendikbud itu.
Muhadjir juga berpesan agar pemerintah di daerah ikut untuk menjaga sekolah swasta agar eksis.
”Penting bagi pemerintah daerah juga untuk ambil bagian dalam meningkatkan kualitas sekolah swasta. Kenapa? Kalau ada sekolah swasta yang tidak mutu, itu yang jadi beban bukan pemilik sekolah, bukan yayasan juga, melainkan siswa yang sekolah di situ. Nantinya juga kalau lulusannya tidak bagus, yang menanggung beban adalah pemerintah,” jelas Muhadjir. (AS)
